• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

B.                        Praktik Hukuman Mati di Dalam Negeri

Praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 hingga 2019 bisa dikatakan meningkat, tidak hanya terkait dengan penjatuhan vonis pidana mati, melainkan juga eksekusi terpidana mati oleh Kejaksaan Agung. Praktik pemidanaan yang melanggar hak untuk hidup ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen dan sikap politik Presiden yang lemah dalam konteks agenda hak asasi manusia. Tidak lama setelah pelantikannya, Presiden Jokowi mendeklarasikan perang melawan narkoba. Berpidato dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada tanggal 9 Desember 2014, Presiden Jokowi menyatakan tidak akan memberikan grasi terhadap 64 terpidana mati kasus narkoba.[3]

1. Vonis Pidana Mati

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2019, angka penjatuhan vonis pidana mati cukup tinggi. Dalam lima (5) tahun terakhir, tercatat 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan kepada pelaku kejahatan. Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan sebelumnya. Paparan di bawah memaparkan data vonis mati dilihat dari beberapa kategori, seperti jenis kejahatan, gender, kewarganegaraan, tahun eksekusi, dan pengadilan.

Klasifikasi berdasarkan jenis kejahatan. Dilihat dari jenis tindak pidana, 166 orang (75,11%) yang dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan Narkoba.

3 Ihsanuddin, “Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi Dianggap Tak Meng- erti HAM,” Kompas.com, 9 Desember 2014, diakses pada 20 Desember 2016, http://nasional. kompas.com/ read/2014/12/09/21122531/Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba.Jokowi. Dianggap.Tak.Mengerti.HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *