• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Tabel 1.2

Aturan Perundang-undangan yang Memuat Ancaman Pidana Mati

No

Aturan Perundang-undangan

1.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

3.

UU No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

4.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak-Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan

5.

Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi

6.

UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi [5]

7.

UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom

8.

UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

9.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

10.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

11.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusi

12.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

13.

UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

14.

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

5 Dicabut pada masa pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *