• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

masa lalu yang justru mengesankan diri mereka sebagai “martir” jihad dan juga tidak mencegah munculnya aksi-aksi terorisme yang baru.

Dengan demikian, penerapan hukuman mati kepada pelaku terorisme sama sekali tidak menimbulkan efek penjeraan. Sebab, dalam keyakinan teologis para pelaku teror itu bahwa kematian baik itu ketika melakukan aksi teror maupun melalui tangan tim eksekutor pemerintah diyakini sebagai jalan bagi mereka menuju “kesyahidan”.

Selain dua undang-undang di atas, potensi penambahan jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati juga terjadi dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hingga saat ini, pembahasan RKUHP masih berlangsung dan belum disahkan oleh DPR. Memang, dalam RKUHP ada upaya pengetatan penerapan hukuman mati dimana pihak pemerintah dan DPR telah menyetujui perubahan hukuman mati menjadi hukuman pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.[3]

Perubahan hukuman mati seorang terpidana nantinya akan melalui sebuah mekanisme. Terkait hal tersebut, saat ini masih terdapat dua perdebatan antara pihak pemerintah dan DPR: (1) Pihak pemerintah menginginkan mekanisme ini dilakukan dengan di bawah pemantauan sebuah tim independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Seorang terpidana yang telah mendapatkan vonis mati akan dipantau oleh tim independen tersebut. Jika dalam jangka waktu  tertentu  tim  independen  tersebut  menilai  bahwa  si terpidana memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka  hukuman mati tersebut dimungkinkan untuk dialihkan, (2) Pihak DPR menginginkan perubahan vonis mati tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan, mengingat vonis mati tersebut merupakan putusan pengadilan maka perubahan atasnya pun harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.[4]

Walaupun keduanya masih berbeda pendapat mengenai mekanisme perubahan hukuman, mereka setuju bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pokok melainkan menjadi hukuman alternatif merupakan jalan tengah bagi masyarakat Indonesia yang saat ini terpecah menjadi dua kubu: sebagian masih menginginkan adanya hukuman mati,

3 Sebagaimana tertuang dalam rancangan Revisi KUHP saat ini.
“Jokowi Setuju Vonis Hukuman Mati Diubah Jadi Hukuman Seumur Hidup dengan Syarat.” Tribunnews, 29 Maret 2017, diakses pada 7 April 2017, http://www.tribunnews.com/ nasional/2017/03/29/jokowi-setuju-vonis-hukuman-mati-diubah-jadi-hukuman-seumur-hidup- dengan-syarat.
4 “DPR-Pemerintah Beda Pendapat Soal Mekanisme Penetapan Hukuman Mati Sebagai Alternatif,” KBR.id, 6 April 2017, diakses pada 7 April 2017, http://kbr.id/berita/04-2017/ dpr_pemerintah_ beda_pendapat_soal_mekanisme_penetapan_hukuman_mati_sebagai_al- ternatif/89617.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *