• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Sejak RUU perubahan itu diajukan hingga disahkan oleh DPR, sejatinya muncul kritik terhadap sejumlah pengaturan baru. Salah satunya terkait ancaman hukuman mati terhadap pelaku kejahatan terorisme. Alih-alih mencabut ketentuan ancaman hukuman mati dalam UU lama yang dianggap bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak untuk hidup, hasil perubahan UU tetap mempertahankan dan bahkan menambahkan dua

(2) jenis tindak pidana baru yang diancam dengan  pidana  mati.  Hal  itu dapat dilihat pada Pasal 6 UU  No.  5  tahun  2018  tentang  Perubahan  atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU  (UU  No.  5  tahun 2018) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap  orang  secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Selain itu, juga dapat dilihat pada ketentuan kedua Pasal 10A ayat (1), yang menyatakan:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dalih penerapan hukuman mati sebagai alat penjeraan  juga  tidak  terbukti dalam kasus terorisme. Tindak  pidana  teror  adalah  tindak pidana instrumental karena bukan perbuatan itu sendiri yang merupakan tujuannya, tetapi perbuatan itu hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain (seringkali merupakan media untuk mendapatkan perhatian publik agar pesan tersampaikan). Pelaku tindak pidana teror adalah aktor yang dimotivasi oleh tujuan tertentu dan biasanya berdasarkan keyakinan politik atau agama sehingga tingkat loyalitasnya (komitmennya) sangat tinggi, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri. Dengan demikian tindak pidana teror adalah tindak pidana instrumental (instrumental acts) yang dilakukan oleh aktor yang memiliki komitmen tinggi (high commitment) sehingga sangat kecil pengaruh hukuman yang dicantumkan dan diterapkan atas tindak pidana ini terhadap efek pencegahannya. Hal itu juga dibuktikan  dengan  sejumlah eksekusi terhadap  pelaku  terorisme  di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *