• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

yang menjadi dasar penerbitan Perppu ini sebagaimana ditegaskan pada bagian menimbang (poin c) Perppu yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Orientasi pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan tampak dari dimasukkannya sejumlah ketentuan sanksi pidana baru. Selain sanksi kebiri yang kontroversial dan memicu polemik, Perppu juga mencantumkan ancaman pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman pidana mati itu dapat dilihat dari penambahan sejumlah ayat pada Pasal 81. Pasal 8(5) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 2O (dua puluh) tahun.”

Dalam perjalanannya, Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kemudian disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 Oktober 2016. Dari 10 fraksi di DPR, tercatat dua fraksi yang menolak pengesahan Perppu tersebut, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara sisanya bersikap menerima. Sayangnya, hingga Perppu ini disahkan menjadi UU, penambahan ancaman pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup mendapat perhatian dalam diskursus publik, terutama dari pemangku kebijakan. Padahal, isu hukuman mati menjadi salah satu isu yang paling mendasar dalam hak asasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga menambahkan dua jenis tindak pidana baru yang diancam dengan hukuman mati dalam perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU Perubahan atas UU ini diajukan ke DPR oleh pemerintah satu bulan setelah peristiwa serangan terorisme di Sarinah Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Pemerintah saat itu beralasan bahwa perubahan itu didasarkan pada kebutuhan untuk merespon perkembangan ancaman terorisme terbaru yakni masifnya pergerakan lintas-negara kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan pola aksi terorisme yang lebih berbeda dimana UU yang ada dinilai sudah tidak memadai dan memiliki kelemahan untuk melakukan pencegahan. RUU Perubahan tersebut kemudian dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) gabungan yang terdiri dari anggota Komisi III dan Komisi I DPR RI yang kemudian disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Mei 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *