• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

penyelundupan sabu tersebut diotaki oleh Franola.[47] Ola akhirnya kembali dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung melalui putusan dengan nomor perkara 2435K/Pid.Sus/2015 karena masih melakukan aktifitas pengedaran narkoba di dalam penjara.

Ketidakadilan dalam pemberian grasi pada kasus Rani Andriani me- nunjukkan ketidakjelasan standar pemberian grasi oleh Presiden. Grasi merupakan salah satu hak yang diberikan konstitusi kepada Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945:

Presiden    memberi    grasi     dan    rehabilitasi     dengan    memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Mekanisme pengajuan, pemberian, dan penolakan grasi selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Meskipun  dalam  memberikan  grasi  Presiden  harus  memperhatikan  per-  timbangan  Mahkamah  Agung,  namun   grasi   pada   dasarnya adalah hak prerogratif Presiden. Maka kebijakan Presiden Jokowi yang secara serampangan menolak grasi 64 orang terpidana mati sangatlah disayangkan. Jika hanya mengacu pada pertimbangan MA semata-mata maka tentu pertimbangan yang diberikan MA berdasarkan dengan fakta- fakta persidangan, yang beberapa diantaranya terjadi unfair trial. Grasi sebagai upaya terakhir terpidana mati seharusnya dipertimbangkan dengan melihat kasus demi kasus.

E. Proses Pelaksanaan Eksekusi yang Tidak Transparan

Proses pelaksanaan eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dilaksanakan secara tidak transparan dan cenderung tertutup. Pihak Kejaksaan Agung tidak memberikan informasi kapan pastinya proses eksekusi akan dilaksanakan hingga saat- saat terakhir dilakukannya eksekusi. Kejaksaan Agung hanya mensinyalkan bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan eksekusi telah dilakukan dan oleh karenanya eksekusi dapat dilakukan di dalam jangka waktu tertentu, namun hal ini menimbulkan ketidakpastian yang berdampak kepada terpidana, keluarga terpidana, maupun penasehat hukum terpidana terkait dengan langkah-langkah hukum yang ditempuh.

Proses/persiapan eksekusi yang cenderung tertutup serta tidak transparan ini tentunya berdampak terhadap hak-hak terpidana yang akan

47 Grasi Franola pelajaran berharga untuk SBY, 6 November 2012, diakses pada 25 Desember 2016 https://www. merdeka.com/peristiwa/grasi-franola-pelajaran-berharga-untuk-sby.html.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *