• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

tertulis berisi pengakuan yang sama, yakni menyatakan bahwa Zulfiqar   Ali sebenarnya tidak terlibat dalam kasus narkotika ini, namun kali ini pernyataan tersebut dibuat dihadapan notaris serta dimasukkan ke dalam affidavit. Pernyataan ini kemudian digunakan oleh Zulfiqar Ali untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya pada 7 Januari 2008. Sayangnya, pada tahun 2009 upaya hukum luar biasa ini ditolak oleh Mahkamah Agung. PK kedua kembali diajukan oleh Zulfiqar Ali namun Mahkamah Agung tidak berubah pada pendiriannya dan menolak kembali PK kedua tersebut pada 5 Mei 2014.

Penolakan ini membuat Zulfiqar Ali dimasukkan ke dalam daftar eksekusi gelombang ke-3 pada 29 Juli 2016 lalu. Walaupun begitu, atas desakan dari berbagai pihak Zulfiqar Ali bersama sembilan orang terpidana mati lainnya yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk dieksekusi, batal dilakukan. Diantaranya adalah yang dilakukan oleh mantan presiden B.J Habibie yang mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dengan menyatakan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah. Presiden Habibie juga meminta kepada Presiden Jowoki untuk meninjau kembali keputusan eksekusi tersebut. Lebih jauh, presiden Habibie juga menyarankan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penetapan kebijakan moratorium hukuman mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan pengampunan kepada Zulfiqar Ali sebanyak dua kali, yakni pada bulan Oktober 2016 dan pada bulan Februari 2018.

Zulfiqar Ali kemudian didiagnosis dengan kanker hati yang sudah stadium 4 pada sekitar bulan Desember 2017. Hal ini tentunya membuat Zulfiqar dan keluarga khawatir karena satu-satunya harapan hidup bagi Zulfiqar hanyalah transpalatasi hati yang itupun tidak dapat dilakukan di Indonesia, melainkan di China atau Singapura. Harapan sempat muncul ketika Presiden Jokowi berbicara kepada parlemen Pakistan selama kunjungan resmi pada Januari 2018. Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi dan anggota parlemen mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan grasi kepada Zulfiqar agar dia bisa menjalani pengobatan (operasi transpalantasi) atau setidaknya mengembalikan Zulfiqar ke Pakistan untuk menjalani hari-hari terakhirnya bersama keluarga.

Presiden Jokowi lalu merespon hal tersebut dengan cukup positif dan berjanji akan memberikan grasi dengan alasan kemanusiaan. Zulfiqar Ali yang sebelumnya enggan mengajukan grasi karena merasa dirinya tidak bersalah, dengan dibujuk oleh keluarga dan Imparsial akhirnya mengajukan grasi pada 6 Maret 2018. Permohonan itu diajukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian meneruskannya ke Mahkamah Agung pada 4 April 2018. Kementrian Hukum dan HAM juga telah memberikan rekomendasi  tentang  pemberian  grasi   kepada  Zulfiqar,   dengan   alasan bahwa kanker hati yang diderita Zulfiqar Ali sudah terlalu parah dan berdasarkan catatan medis hanya akan bertahan selama enam bulan.

Meskipun telah berjanji, berdasarkan aturan hukum tentang grasi, Presiden tidak dapat mengeluarkan keputusan grasi sebelum menerima pertimbangan tertulis dari Mahkamah Agung. Aturan hukum juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam waktu 30 hari setelah menerima surat permohonan grasi. Namun, hingga Zulfiqar Ali meninggal dunia pada 31 Mei 2018, Mahkamah Agung belum juga memberikan pertimbangannya tersebut kepada Presiden.

KASUS ZAINAL ABIDIN

Zainal Abidin merupakan satu-satunya warga negara Indonesia yang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II, 29 April 2015. Zainal Abidin adalah laki-laki asal Palembang kelahiran tahun 1964 (berumur 51 tahun) ditangkap pada 21 Desember 2000 atas kepemilikan ganja seberat 58,7 kilogram.

Ganja kering seberat 58,7 kilogram tersebut dititipkan kepada Zainal Abidin oleh Aldo (kenalan Zainal) dalam bentuk 3 (tiga) karung plastik tertutup. Zainal Abidin berpenghasilan sebagai pedagang sayur di pasar (selain juga bekerja sebagai tukang pelitur dan pekerjaan serabutan lainnnya), sehingga hal titip menitipkan barang dagangan seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan pedagang.

Pada  persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang  tanggal    6 September 2001, Zainal Abidin divonis 18 tahun penjara sedangkan Aldo divonis 20 tahun penjara. Namun karena memang merasa tidak bersalah, Zainal kemudian mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Palembang. Pada 3 Desember 2001, PT Palembang justru memperberat hukuman Zainal dengan menjatuhkan vonis mati dengan pertimbangan yaitu bahwa “Saat ini pemerintah bersama-sama masyarakat sudah menyatakan perang terhadap bahaya narkotika….Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pengadilan, untuk membantu dan mendorong masyarakat agar mampu memerangi peperangan tersebut.”[38] Zainal Abidin pun kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun MA tetap menjatuhkan vonis mati kepadanya (28 Mei 2002).

Zainal yang bersikeras dirinya tak bersalah pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 2 Mei 2005 dan diterima oleh PN Palembang pada hari yang

38 Julius Ibrani, “Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil,” Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 73-74.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *