• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Proses persidangan kasus Zulfiqar Ali dimulai pada 20 Januari 2005 di Pengadilan Negeri Tangerang. Hingga saat persidangan akan dimulai, Zulfiqar Ali masih belum didampingi oleh penasehat hukum. Zulfiqar yang memang awam terhadap masalah hukum kemudian diperintahkan oleh hakim agar segera mencari penasehat hukum karena menurut majelis hakim Zulfiqar Ali diancam dengan pasal yang hukumannya lebih dari lima tahun.

Pada persidangan awal, ditemukan bahwa foto  yang  terdapat  dalam  BAP Zulfiqar  Ali  bukanlah  foto  dirinya,  melainkan  foto  Gurdip  Singh.  Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, hakim sempat mempertanyakan mengenai hal ini kepada penuntut umum serta meminta agar foto Gurdip tersebut diganti dengan foto Zulfiqar Ali sebagaimana semestinya. Menurut Zulfiqar Ali foto dirinya pada saat  pemeriksaan  tidak memungkinkan untuk ditempatkan di dalam BAP karena dapat menunjukkan praktek kekerasan yang dialaminya, sehingga penyidik tidak mau menempatkan foto tersebut dalam BAP Zulfiqar Ali.

Sejak ditangkap pada tahun 2004, Zulfiqar Ali tidak fasih berbahasa Indonesia, dia hanya fasih berbahasa Urdu, Pakistan, dan hanya sedikit mengerti bahasa Hindi serta menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan tertentu saja. Tidak ada penerjemah yang disediakan baik  oleh kepolisian maupun kejaksaan dalam setiap tahap penyidikan. Hanya seorang polisi yang bisa berbahasa inggris yang mendampingi Ali selama pemeriksaan di kepolisian yang kemuduan justru dijadikan saksi yang memberatkan dirinya dari pihak kepolisian di dalam persidangan.

Di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Zulfiqar Ali kemudian mempertanyakan mengapa penerjemahnya ikut memberikan kesaksian, atas dasar itu lalu majelis  hakim  kemudian  mengganti  penerjemah untuk Zulfiqar Ali, tetapi penerjemah itu tetap bukan dalam bahasa yang dimengerti dengan baik oleh Zulfiqar melainkan penerjemah dalam bahasa Inggris.

Zulfiqar Ali tidak diberikan akses untuk menghubungi pihak kedutaan Pakistan sejak penangkapanya pada 22 November 2004. Pada tahap penyidikan  oleh  kepolisian,  penyidik  yang  bersangkutan   pada   saat   itu beralasan bahwa kantor Kedutaan Pakistan di Jakarta tidak dapat dihubungi karena  sedang  tutup.  Namun  selanjutnya,  setelah  Zulfiqar  Ali mengkonfirmasi ulang untuk dapat menghubungi Kedutaan Besar Pakistan tidak ada tindak lanjut  dari  penyidik.  Barulah  setelah  Zulfiqar Ali mempunyai pengacara, dia berhasil meminta pengacaranya untuk menghubungi Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta.

Ketika proses persidangan kasus Zulfiqar Ali di Pengadilan Negeri Tangerang, Gurdip Singh yang dihadirkan sebagai saksi pada saat itu memberikan kesaksian bahwa Zulfiqar Ali dan Ginong sebenarnya tidak terlibat di  dalam kasus ini, serta bahwa ia (Gurdip Singh) telah dipaksa, disiksa, serta diiming-imingi akan diberikan keringanan hukuman jika menyebutkan bahwa heroin itu milik Zulfiqar Ali. Dalam  putusannya  majelis  hakim  tidak mempertimbangkan sedikitpun pernyataan Gurdip tersebut karena dianggap bertentangan dengan keterangannya di dalam BAP. Ginong pun demikian, ketika menjadi saksi di dalam persidangan kasus Zulfiqar Ali menyatakan bahwa dirinya bersama Zulfiqar Ali tidak terlibat sama sekali dengan kasus narkotika ini. Namun, majelis hakim tidak menghiraukan kesaksian yang diberikan Ginong di dalam persidangan tersebut.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik disebutkan bahwa Zulfiqar Ali mencampur heroin yang dimaksud dengan Panadol di rumahnya di Bogor di satu waktu pada tanggal 28 Agustus 2004, sehari sebelum Gurdip ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit dan kwitansi pembelian obat Zulfiqar Ali, pada tanggal 28 Agustus tersebut Zulfiqar sedang berada di Rumah Sakit Jakarta untuk melakukan pemeriksaan medis  ditemani oleh Muhammad Taslim Raza Khan warga negara Pakistan.

Zulfiqar Ali juga mengaku “ditawari” oleh jaksa agar membayar sejumlah uang senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)[36] agar hukumannya bisa diringankan dari seumur hidup menjadi 20 tahun saja. Zulfiqar yang merasa tidak bersalah menolak tawaran tersebut. Nilai “tawaran” tersebut kemudian menurun menjadi Rp200.000.000 (dua ratus juta). Menurut Zulfiqar, kalau punya uang sebanyak itu, lebih baik untuk istri dan anaknya. Setelah menolak tawaran jaksa tersebut, Zulfiqar justru “ditambahkan” hukumannya dan dijatuhi vonis mati oleh PN Tangerang pada 14 Juni 2005 dengan putusan No. 138/Pid.B/2005/PN.TNG tanggal 14 Juni 2005.

Atas putusan tersebut Zulfiqar melalui penasehat hukumnya langsung mengajukan banding pada hari yang sama ke Pengadilan Tinggi Banten. Sayangnya, upaya hukum banding tersebut berakhir dengan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yakni dengan nomor putusan No. 30/Pid/2005/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2005. Karena merasa tidak bersalah, Zulfiqar melalui penasehat hukumnya kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2005. Namun Mahkamah Agung kembali menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Zulfiqar Ali pada tanggal 20 Januari 2006 melalui putusan No. 2253 K/ Pid/2005.

Lalu, pada tanggal 10 Oktober 2007 [37] Gurdip memberikan pernyataan

36 Majalah Tempo edisi 19-25 September 2016, hal. 84-87
37 “Tuduhan Maut Kenalan Baru,” Majalah Tempo edisi 19-25 September 2016, hal 84-87.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *