• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Selain itu, keputusan Presiden Jokowi yang secara jelas dan terang-terangan menolak semua permohonan grasi dari terpidana narkotika pun merupakan pelanggaran terhadap ICCPR. Walaupun hak untuk memberikan grasi kepada terpidana merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap golongan orang yang berhak dan tidak berhak kepada siapa grasi diberikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan dengan demikian merupakan bagian dari instrumen hukum nasional.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 (ayat) 4:

“Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.”

Lebih dari itu, dalam kasus terpidana mati Zulfiqar Ali, Imparsial selaku kuasa hukum mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2018 Imparsial menyerahkan salinan permohonan grasi tersebut kepada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memvonis Zulfiqar Ali. Berdasarkan informasi dari PN Tangerang, salinan berkas tersebut juga telah diserahkan dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2018.

Namun, hingga Zulfiqar Ali meninggal dunia pada 31 Mei 2018, Mahkamah Agung belum juga memberikan pertimbangannya tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melanggar batas waktu yang diamanatkan oleh undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya  salinan  permohonan  dan  berkas  perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”.

TERKAIT PEMBERITAHUAN 3X24 JAM

Pada eksekusi mati gelombang III, selain kejanggalan terkait dengan permohonan grasi juga terdapat pelanggaran mengenai pemberitahuan eksekusi 3×24 jam kepada terpidana mati. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, eksekusi baru bisa dilaksanakan paling cepat 3×24 jam sejak pemberitahuan (notifikasi) diberikan kepada terpidana.

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2/PNPS/1964

“Tiga kali duapuluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa  tersebut  memberitahukan  kepada  terpidana  tentang  akan dilaksanakannya pidana tersebut.”

Pada pelaksanaan eksekusi mati gelombang III, baik hal terkait grasi maupun pemberitahuan 3×24 jam ini dilanggar.[29] Seck Osmane, Humprey Jefferson, dan Freddy Budiman dieksekusi ketika ketiganya masih menunggu keputusan grasi mereka. Selain itu, pemberitahuan mengenai pelaksanaan eksekusi diberikan kurang dari 3×24 jam. Pemberitahuan diberikan kepada terpidana pada 26 Juli 2016 pukul 15.00 WIB yang berarti bahwa seharusnya pelaksanaan eksekusi mati baru bisa dilakukan paling cepat pada hari Jumat, 29 Juli 2016 sore. Pada kenyataanya, eksekusi mati terlebih dulu dilakukan pada hari Jumat (29 Juli 2016) dini hari sekitar pukul 00.45 WIB. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusionalterpidana dan karenanya eksekusi tersebut dinilai inkonstitusional.

Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), yaitu gabungan dari beberapa organisasi masyarakat sipil yang mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia, melaporkan Jaksa Agung H.M. Prasetyo kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atas pelangaran tersebut pada 10 Agustus 2016.[30]

D. Peradilan yang Tidak Adil (Unfair Trial)

Adanya kesalahan penghukuman dan peradilan yang tidak adil  (unfair  trial) yang diwarnai dengan penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka dalam praktik hukuman mati sangatlah nyata. Hal ini telah terbukti terjadi pada kasus-kasus terpidana yang dieksekusi pada gelombang I, II, maupun III.

Dari kedelapanbelas terpidana mati yang dieksekusi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat kasus-kasus dengan indikasi kuat telah terjadi peradilan yang tidak adil (unfair trial). Hal ini antara lain terjadi dalam kasus Zainal Abidin, Rodrigo Gularte, Rani Andriani, serta

29 “Kuasa Hukum Terpidana Mati Ungkap Kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Jelang Ek- sekusi,” Kompas, 31 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, http://nasional.kompas.com/ read/2016/07/31/16325861/kuasa. hukum.terpidana.mati.ungkap.kejanggalan.dan.dugaan. pelanggaran.jelang.eksekusi.
30 “Koalisi Masyarakat Laporkan Jaksa Agung ke Komisi Kejaksaan,” Tempo, 10 Agustus 2016, diakses pada 23 Desember 2016, https://m.tempo.co/read/news/2016/08/10/063794765/koa- lisi-masyarakat-laporkan-jaksa- agung-ke-komisi-kejaksaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *