• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

I. Praktik Hukuman Mati Era Jokowi

Bagian ini memaparkan tren baru terkait pengaturan hukuman mati dalam aturan hukum nasional, tingkat penjatuhan vonis pidana mati, serta eksekusi terpidana mati dan buruh migran yang terancam pidana mati di luar negeri.

A. Hukuman Mati dalam Aturan Hukum Nasional

Pada periode pertama era pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga 2019, terjadi penambahan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam sejumlah aturan hukum. Penambahan itu dapat dilihat dalam dua (2) Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, yakni UU Nomor

17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bertambahnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut semakin melegitimasi dan memperkuat praktik hukuman mati Indonesia.

Selain dua (2) undang-undang di atas, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih dalam proses pembahasan di DPR, juga terdapat potensi penambahan sejumlah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Pada tanggal 26 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual memang sepatutnya diapresiasi. Anak- anak adalah kelompok rentan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyebutkan bahwa angka kasus pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun pun meningkat.[2] Kendati demikian, penerbitan Perppu ini oleh Presiden menuai sejumlah kritik dari masyarakat terutama orientasinya yang menitikberatkan pada pemberatan hukuman kepada pelaku, sementara itu aspek perlindungan korban tidak mendapatkan perhatian yang cukup memadai. Hal itu dapat ditelisik dari aspek urgensi

2“KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat,” kpai.go.id, 10 Januari 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *