• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang merupakan instrumen hukum nasional.

Sebanyak delapan belas orang telah dieksekusi sejak Presiden Jokowi memimpin. Eksekusi mati pada era Presiden Jokowi tidak sejalan dengan visi misi yang dikumandangkan dalam Nawa Cita: “Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita)” Presiden Jokowi-Jusuf Kalla nomor 4: “….serta peng- hormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”

Sebagaimana dijanjikan dalam Nawa Cita, penghormatan dan penegakan HAM sangatlah penting dalam tatanan negara demokrasi di Indonesia. Jaminan terhadap hak untuk hidup, yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, merupakan indikator penting dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM. Hak untuk hidup menjadi indikator utama pemenuham HAM karena hak ini dinilai sebagai hak yang paling fundamental.

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi setiap manusia, karena menjadi dasar pemenuhan atas hak-hak asasi lainnya. Hak ini melekat secara inheren pada diri manusia yang tanpa hak tersebut maka segala atribut yang dimiliki oleh dirinya sebagai manusia menjadi tidak ada artinya. Seorang manusia yang dicabut hak hidupnya tidak bisa menikmati segala atribut dan hak asasinya yang lain.

Begitu fundamentalnya hak untuk hidup, instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) mengkategorikan hak ini sebagai “non-derogable right” atau hak asasi yang tidak bisa dicabut dalam kondisi apapun. Setiap manusia, tanpa terkecuali dan bahkan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan sekalipun, harus dipastikan bahwa hak hidupnya tetap dijamin dan dilindungi.

Sejatinya, konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 pasal 28I ayat (1) menolak praktik hukuman mati dengan mengklasifikasikan hak atas hidup sebagai “non-derogable right”, yakni hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

UUD 1945 Pasal 28I ayat (1):

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain itu Indonesia pun telah meratifikasi sejumlah kovenan serta me- ngesahkan beberapa undang-undang yang menolak praktik hukuman ini, seperti Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Namun pada kenyataannya, disharmoni peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti menjadi culprit yang seringkali digunakan sebagai dalih justifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memang hingga saat ini masih menganut hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman atas tindak pidana. Walau penting untuk diingat, bahwa KUHP merupakan warisan dari kolonial Belanda (yang diberlakuakan sejak 1918) dan bahkan Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati dari hukum mereka sejak 1983. Sementara, Indonesia masih “setia” dengan warisan kolonial itu hingga kini.

C. Mengabaikan Hak-Hak Terpidana

Eksekusi mati gelombang I II, maupun III yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dijalankan dengan melakukan pelanggaran atas hak-hak terpidana. Hak-hak ini termasuk di dalamnya hak untuk mengajukangrasidanuntuktidakdieksekusihinggaadakeputusan mengenai grasi tersebut, serta hak atas pemberitahuan tentangpelaksanaan eksekusi selambat-lambatnya 3×24 jam kepada terpidana.

TERKAIT GRASI

Pada eksekusi mati gelombang III, sebanyak tiga orang dari total empat terpidana  yang  dieksekusi  pada  Jum’at  29  Juli  2016  dini  hari  lalu  yaitu Seck Osmane, Humprey Jefferson, dan Freddy Budiman masih menunggu keputusan dari permohonan grasi mereka. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi serta merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional terpidana. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan hukuman mati tidak boleh dilakukan terhadap terpidana yang tengah mengajukan grasi.

Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi pun pernah mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana tidak bisa dilakukan kecuali sudah ada kepastian bahwa grasi yang diajukan telah ditolak:“…selama sudah diputus pengadilan dan grasi telah ditolak, eksekusi dapat dijalankan.”[28]

28 “Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum,” Kompas, 26 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi. Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakan.untuk. Kepastian.Hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *