• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN pada tahun 2014.

Hal ini berarti bahwa pemerintah mengakui bahwa sejatinya pendekatan kesehatan menjadi krusial di dalam penanganan penyalahgunaan narkoba; bahwa pendekatan pidana tidaklah efektif dalam menurunkan angka kejahatan narkoba. Namun pada realitasnya, penegak hukum yang diberikan peran utama di dalam implementasi seringkali mengabaikan pendekatan ini dan justru mengedepankan pendekatan pidana melalui penghukuman di penjara.

Padahal, penjara telah terbukti menjadi tempat di mana peredaran dan jaringan narkoba justru merajalela. Tidak hanya melibatkan penghuni Lapas, namun juga sipir dan bahkan dokter Lapas.[25] Peredaran dan pe- ngendalian bisnis narkoba dari dalam penjara merupakan praktik yang telah berjalan selama bertahun-tahun di lingkungan Lapas di Indonesia.[26]

Pendekatan pidana melalui penghukuman di dalam penjara terbukti dalam beberapa kasus justru memperburuk keadaan. Sebagaimana terjadi di salah satu Lapas di Lampung: seorang pemakai narkoba yang dihukum mendekam dalam penjara justru bergabung dengan para bandar dan pengedar ketika berada di dalam dan ketika akhirnya dibebaskan justru “naik pangkat” menjadi pengedar.[27]

B. Mengabaikan Konstitusi (Hak untuk Hidup)

Eksekusi mati gelombang I, II, dan gelombang III yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sungguh bertentangan dengan penghormatan HAM. Hal ini terutama terkait dengan hak untuk hidup (right to life) yang merupakan jenis hak yang tidak bisa dikurang-kurangi apalagi dicabut dalam keadaan apapun (non-derogable right). Hal ini ditegaskan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan

25 “Budi Waseso Beberkan Modus Mafia Narkoba di Penjara,” Tempo.co, 28 Maret 2016, di- akses pada 7 April 2017, https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/078757538/budi-waseso-
-beberkan-modus-mafia-narkoba-di-penjara.
26 “Budi Waseso: Bisnis Narkoba di Indonesia Dikendalikan dari 39 LP,” Tribunnews.com, 3 Februari 2017, diakses pada 7 April 2017, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/03/ budi-waseso-bisnis-narkoba-di- indonesia-dikendalikan-dari-39-lp.
27 Ahmad Romadoni, “Bergaul di Penjara, Pengguna ‘Naik Kelas’ Jadi Pengedar Narkoba,” Li- putan6.com, 15 April 2014, diakses pada 7 April 2017, http://news.liputan6.com/read/2037336/ bergaul-di-penjara-pengguna- naik-kelas-jadi-pengedar-narkoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *