• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Analisis Praktik Hukuman Mati Era Jokowi

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Jokowi pada tahun 2014- 2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkotika”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkotika, serta menjatuhkan 221 vonis mati baru.

Pada eksekusi mati gelombang I yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 6 (enam) orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam). Pada eksekusi mati gelombang II (29 April 2015),jumlahterpidana mati yang dieksekusi mencapai 8 (delapan) orang sekaligus: Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria). Sedangkan pada gelombang III (29 Juli 2016), terdapat 4 (empat) orang yang dieksekusi, sementara eksekusi terhadap sepuluh lainnya ditangguhkan. Keempat orang yang dieksekusi tersebut adalah Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

Dalam eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran HAM maupun pelanggaran konstitusional. Permasalahan ini antara lain: hak- hak terpidana yang diabaikan (e.g. terkait grasi dan pemberitahuan 3×24 jam sebelum eksekusi); peradilan yang tidak adil (unfair trial) yang mana termasuk di dalamnya penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka; mitos efek jera yang keliru; politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati; serta permasalahan anggaran.

Bagian ini memaparkan analisis atas praktik hukuman mati di Indonesia yang terus dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi (2014-2019). Paparan di bagian ini menyoroti sejumlah catatan kritis atas praktik hukuman mati, baik pada aspek norma maupun penerapan di lapangan.

A. Tidak Sejalan dengan Tujuan Pemidanaan Modern

Hukuman mati yang hingga kini masih diterapkan di Indonesia adalah model penghukuman   yang   tidak   lagi   sejalan   dengan   tujuan   pidanaan modern yang saat ini berkembang yang berfungsi sebagai instrumen koreksi sosial. Orientasi dan arah pemidanaan ini tidak hanya menuntut adanya perubahan pada model-model pemidanaan, tetapi juga pada sistem penegakan hukum itu sendiri temasuk institusi-institusi yang terkait di dalamnya. Perkembangan ini semestinya menjadi bahan pertimbangan Presiden Jokowi dalam konteks agenda reformasi hukum, temasuk mengevaluasi praktik hukuman mati di Indonesia. Seperti yang sebelumnya telah disinyalkan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Australia pada Desember 2016, Indonesia sejatinya sedang mengupayakan untuk melakukan moratorium dan bahkan menghapus hukuman mati.[23]

Tujuan pemidanaan atau penghukuman di Indonesia terusberkembang. Hal ini berjalan seiring dengan perhatian yang diberikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbeda dengan tujuan pemidanaan masa lalu yang menekankan pada aspek retaliasi atau balas dendam, saat ini tujuan penghukuman ditujukan kepada proses rehabilitasi dan koreksi; restorasi hubungan pelaku, korban, dan masyarakat.

tujuan hukum acara pidana adalah untuk merestorasi hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana bukanlah solusi untuk tercapainya restorasi hubungan pelaku, korban dan masyarakat, sebaliknya penerapan hukuman mati dalam konteks tujuan hukum acara pidana justru menciptakan kete- gangan/permasalahan antara korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, proses hukum yang adil, baik secara substantif dan prosedural, harus juga diterapkan di dalam kasus-kasus hukuman mati.”[24]

Dengan demikian, praktik hukuman mati di Indonesia dengan demikian tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, karena hukuman mati tidak berfokus kepada restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat namun justru pada aspek retaliasi.

Sebenarnya, telah ada upaya dari pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kesehatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan

23 “Indonesia’s President Joko Widodo Hints at Abolishing Death Penalty,” The Guardian, 5 November 2016, diakses pada 28 Desember 2016, https://www.theguardian.com/australia-
-news/2016/nov/05/indonesias-president-joko-widodo-hints-at-abolishing-death-penalty.
24 Uli Parulian Sihombing, “Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial),” Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia (Jakarta: Imparsial, 2016), Cet. 1, hal. 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *