• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Eksekusi terhadap empat terpidana tersebut pun bukan tanpa masalah. Sejumlah pelanggaran terhadap hak mereka sebagai terpidana dilanggar. Tercatat, tiga di antara mereka yaitu Freddy Budiman, Humprey Jefferson, dan Seck Osmane belum mendapatkan kejelasan terhadap grasi yang telah mereka ajukan ketika dieksekusi. Padahal, mengacu pada Undang-Undang Grasi (Undang-Undanng Nomor 5 Tahun 2010) pasal 13, hukuman mati tidak boleh dilaksanakan ketika terpidana tengah mengajukan grasi (belum mendapatkan kejelasan penerimaan/penolakan grasi).

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Presiden Jokowi pun sebenarnya telah menegaskan bahwa eksekusi baru bisa dilakukan ketika grasi telah mendapat kejelasan (ditolak).

“… selama sudah diputus pengadilan dan grasi telah ditolak, eksekusi dapat dijalankan… Jika pengadilan telah memutuskan dan sudah ada upaya hukum yang dilalui, untuk memberi kepastian hukum, itu harus dilaksanakan.”[19]

Selain itu, pemberitahuan terhadap pelaksanaan hukuman mati pada gelombang III pun tidak sesuai dengan aturan dalam konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Grasi (UU No. 5 Tahun 2010), seharusnya pemberitahuan terhadap pelaksanaan eksekusi mati dilakukan selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi. Namun pada kenyataannya, hal ini pun dilanggar. Pemberitahuan baru diberikan kepada terpidana pada 26 Juli 2016 pukul 15.00 WIB. Dengan demikian, seharusnya pelaksanaan eksekusi mati baru bisa dilakukan paling cepat pada 29 Juli 2016 sore, bukan dini hari.

C. Hukuman Mati WNI di Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi salah satu fokus pemerintah. Menteri Luar Negeri juga menyatakan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah telah membebaskan 443 WNI dari ancaman hukuman mati.[20] Berdasarkan data dari Kementrian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu), jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati saat ini sebanyak 165 orang.[21]

19 “Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum,” Kompas, 26 Juli 2016, diakses pada 23 Desember 2016, http://nasional.kompas.com/ read/2016/07/26/15030031/ Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.Harus.Dilaksanakan.untuk. Kepastian.Hukum.
20 “Empat Tahun Jokowi, 443 WNI Bebas dari Hukuman Mati,” CNN Indonesia, 25 Oktober 2018, diakses pada 11 Februari 2019, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181025122344-106-341340/ empat-tahun-jokowi-443-wni-bebas-dari-hukuman-mati
21 Tsarina Maharani, “Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Terancam Hukuman Mati,” Detik. com, 13 Maret 2019, diakses pada 15 Maret 2019, https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah- bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *