• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

dengan dugaan banyaknya praktik unfair trial yang sering dialami oleh para terpidana mati.

Selama ini, ada persepsi keliru yang berkembang di publik terhadap kelompok yang menyuarakan penghapusan hukuman mati. Salah satunya sering dicap tidak mendukung upaya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan di masyarakat. Padahal, esensi dari penolakan hukuman mati bukanlah tentang ketidaksetujuan atau penentangan atas upaya penegak hukum dalam memberantas kejahatan di masyarakat, tetapi lebih menekankan bahwa upaya tersebut penting untuk tetap berpijak pada prinsip negara hukum dan menjamin adanya perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling esensial.

Praktik hukuman mati bukan hanya melanggar hak hidup yang telah dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 (Pasal 28I ayat (1)), tetapi juga berpotensi terjadinya salah penghukuman mengingat proses penegakan hukum yang berjalan selama ini memiliki banyak persoalan. Praktik mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati menjadi berbahaya dan rentan terhadap terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi mati, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Di lain pihak, tidak terdapat bukti yang kuat dan objektif bahwa eksekusi mati yang dilakukan selama ini berkorelasi dengan naik turunnya angka kejahatan di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dalam kasus narkoba dimana berdasarkan data yang dirilis oleh BNN sendiri bahwa pasca eksekusi mati tahun 2015, jumlah pengguna narkoba justru meningkat. Fakta ini mencatat bahwa efek jera sejatinya tidak timbul dari berat- ringannya sebuah hukuman, tetapi dari penegakan hukum yang adil yang dapat menjangkau semua pelaku kejahatan. Pemerintah tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain untuk mengharapkan efek jera yang belum tentu timbul atau dapat mencegah orang lain dari perbuatan jahat, terlebih nyawa yang menjadi korban belum tentu bersalah atau dihasilkan dari suatu proses hukum yang tidak adil.

Berangkat dari bacaan di atas, praktik hukuman mati di Indonesia tidak hanya masih memunculkan tanda tanya besar, tetapi juga banyak permasalahan dalam penerapannya. Di titik ini, dibutuhkan kajian yang komprehensif dan korektif atas kebijakan warisan kolonial ini. Apalagi hukuman mati tidak lagi selaras dengan tujuan sistem pemidanaan modern yang seharunya ditujukan sebagai sarana koreksi bagi para pelaku kejahatan.

Untuk itu, laporan hukuman mati pada era pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2019 ini bertujuan tidak hanya untuk memotret permasalahan dalam penerapan pidana mati, tetapi sekaligus juga sebagai bahan evaluasi dan koreksi atas praktik jenis pemidanaan ini. Secara umum, laporan yang disusun berdasarkan hasil pemantauan ini merupakan kelanjutan dari laporan yang pernah diterbitkan pada April 2017 yang memotret hukuman mati dalam rentang 2,5 tahun perjalanan pemerintahan Jokowi. Sementara laporan kali ini berupaya memotretnya secara lebih komprehensif yakni dalam rentang lima (5) tahun masa pemerintahannya, termasuk mencakup tren di tingkat aturan hukum dan buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Laporan ini dibagi ke dalam empat (4) bagian. Bagian I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan laporan; Bagian II memaparkan dinamika praktik hukuman mati di era pemerintahan Jokowi, yang mencakup tren baru dalam aturan hukum, jumlah vonis, eksekusi terpidana mati dan buruh migran yang terancam hukuman mati; Bagian III memaparkan analisis atas praktik hukuman mati, baik dalam aturan hukum maupun praktiknya; Bagian IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *