Imparsial

Tag: UU No.23 tahun 2019 Tentang PSDN

Akademisi Ini Khawatir Potensi Tersembunyi UU PSDN
News, Security Sector Reform

Akademisi Ini Khawatir Potensi Tersembunyi UU PSDN

HUKUMONLINE.COM-Kalangan masyarakat sipil terus menyoroti ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pembahasan UU PSDN sejak awal minim partisipasi publik. Bukan berarti publik menentang produk legislasi yang dibuat Presiden dan DPR, tapi harus dibahas mana yang baik bagi publik. “UU itu diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana jadinya ketentuan hukum yang akan dikenakan kepada masyarakat, tapi publik tidak diajak membahasnya?” kata Feri dalam diskusi bertema “Telaah Kritis Terhadap UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan”, Senin (1/8/2022). Baca Selanjutnya... https://www...
LSM Kritik Proses Pembentukan dan Substansi UU PSDN
News, Security Sector Reform

LSM Kritik Proses Pembentukan dan Substansi UU PSDN

Senin, 1 Agustus 2022 | 23:33 WIBOleh : Yustinus Paat / CAR Padang, Beritasatu.com - Sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) mengkritik proses pembentukan dan substansi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. UU PSDN dinilai cacat prosedur dan substansi. Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk “Telaah Kritis UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM dan Keamanan” di Santika Primier Hotel, Padang, Sumatera Barat, Senin (1/8/2022). Diskusi ini merupakan hasil kerja sama Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas-Padang, Imparsial, serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI). Baca Selanjutnya... https://www.beritasatu.com/news/958975/lsm-kritik-proses-pembe...
UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria
Aktivitas, News, Security Sector Reform

UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria

Kegiatan Diskusi dan Launching Buku Tentang UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan terselenggara atas kerja sama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI di Santika Premier Hotel Padang, 01/08/ 2022. Kegiatan diskusi dan Launching buku ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari Mahasiswa dan media, LSM, kelompok masyarakat sipil yang berada di Padang, dengan narasumber; Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND), Indira Suryani (Direktur LBH Padang), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Husein Ahmad (Peneliti Imparsial), Dr. Al Araf, S.H., M.D.M (Dosen FH Univ. Brawijaya dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative), Narasumber pertama Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND) mengatakan DPR dan pemerintah seringkali menutup-nutupi pembahasan sejumlah UU yang m...
Selain Waktu Pembahasan yang Singkat, Pembentukan Komcad pada UU PSDN Rawan Disalahgunakan
News, Security Sector Reform

Selain Waktu Pembahasan yang Singkat, Pembentukan Komcad pada UU PSDN Rawan Disalahgunakan

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK Kamis, 14 Juli 2022, 22:38 WIB  REPUBLIKAMERDEKA-Penolakan sejumlah kalangan pada eksistensi UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, menjadi hal wajar karena pada prosesnya minim partisipasi publik. Begitu dikatakan Direktur LBH Palembang Juardan Gultom, pada diskusi "Telaah Kritis UU 23/2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi," Kamis (14/7). Baca Selanjutnya... https://politik.rmol.id/read/2022/07/14/540254/selain-waktu-pembahasan-yang-singkat-pembentukan-komcad-pada-uu-psdn-rawan-disalahgunakan
Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi
Aktivitas, News, Security Sector Reform

Critical Review of Law no. 23 of 2019 concerning National Resource Rules (PSDN) in the Perspective of Politics, Human Rights Law, and Security: Ahead of the Constitutional Court's Decision

diskusi dan Launching Buku "Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi" diskusi dan Launching Buku ini berkerjasama dengan LBH Palembang dan IMPARSIAL pada Kamis 14/07/2022 kegiatan diskusi dan Launching buku di hadiri peserta diskusi diikuti dari berbagai kalangan dari Mahasiswa dan media, LSM, kelompok masyarakat sipil yang berada di palembang. setiap narasumber dengan rinci menyampaikannya dan menambah semangat Peserta untuk bertanya. dan berdiskusi lebih lanjut. dengan narusmber pertama Juardan Gultom, S.H (Direktur LBH Palembang) Dari segi proses, pembahasan UU PSDN ini sudah bermasalah karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik. Secara s...
UU PSDN untuk Pertahanan Negara Dinilai Perlu Banyak Masukan
News, Security Sector Reform

PSDN Law for National Defense Requires Many Inputs

Kamis, 02 Juni 2022 - 19:55 WIB SINDONEWS.COM JAKARTA - Naskah akademik Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, dinilai tidak dijelaskan detail maksudnya. Hal ini dikatakan oleh Kaprodi HI FISIP UIN Jakarta Faisal Nurdin Idris. Menurutnya, argumentasi yang dihadirkan dalam naskah akademik ini terlalu dipaksakan. Faisal Nurdin menyampaikan pandangannya ini pada Telaah Kritis UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi, Kerja Sama Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta dan IMPARSIAL, Aula Madya, Kampus UIN Ciputat, Jakarta, Kamis (2/6/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/786791/14/uu-psdn-untuk-per...
“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”
Aktivitas, News, Security Sector Reform

“Civil Militarization Emergency: A Critical Study of the Formation of Reserve Components through Law no. 23 of 2019 concerning PSDN”

Imparsial bekerja sama dengan LBH Semarang Menyelenggarakan Focus Group Disscusion dan Media Briefing dengan tema "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN" pada Kamis, 19 Mei 2022 di Semarang. Dengan Narasumber; Eti Oktaviani (Direktur LBH Semarang), Donny Danardono (Dosen FHK Unika Sugyopranoto), Ardi Manto Adiputra (Wakil Direktur Imparsial), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dengan Perserta Focus Group dan Media Brifing dari Mahasiswa Unika. Eti Oktaviani Direktur LBH Semarang mengatakan UU PSDN ini cukup mengerikan sebenarnya karena mengatur tentang komponen cadangan yang berpotensi membuat konflik horizontal seperti jaman Soeharto. Jika kita kupas secara detail, seperti definisi ancaman dal...
en_GBEnglish (UK)