TNI-Polri – Imparsial

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom) TEMPO.CO, Jakarta - Imparsial mengkritik rencana pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, aturan pelaksana dari revisi Undang-Undang ASN tersebut juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, dan sebaliknya. "Kami memandang bahwa jika pengaturan teknis tentang penempatan TNI dan Polri aktif benar diakomodir dalam PP tersebut, jelas hal itu akan mengancam demokrasi karena melegalisasi kembalinya praktik dwifungsi ABRI seperti pada masa otoritarian Orde Baru," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Maret 2024. Gufron menuturkan, TNI merupakan alat pertahanan n...

Suara.com - Hanya butuh tiga bulan bagi Presiden Joko Widodo mengubah pernyataannya 180 derajat soal kenetralan presiden dan menteri di Pilpres 2024. Jejak digital merekam jelas pernyataan Presiden Jokowi pada November 2023 dan kemarin. "Perlu saya sampaikan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral!" kata Presiden Jokowi (1/11/2023). Tak perlu waktu lama bagi presiden untuk mengubah pernyataan itu jadi kebalikannya. Pada Rabu (24/1/2024) ia mengatakan hal sebaliknya. baca selanjutnya... https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/25/112749/cuma-butuh-3-bulan-buat-jokowi-mengubah-pernyataannya-180-derajat-sampai-dapat-julukan-khusus

Tag: TNI-Polri

Imparsial Kritik Rencana Pengesahan PP Manajemen ASN: Melegalisasi Dwifungsi ABRI, Mengancam Demokrasi

Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus

IMPARSIAL

Contact Info