Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Bukan RUU TNI, Polri hingga Kejaksaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ingin Pengawas Independen Diperkuat

9Feb

By dadoNo Comments

News, Security Sector Reform

Bukan RUU TNI, Polri hingga Kejaksaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ingin Pengawas Independen Diperkuat

Ilustrasi (Foto: Dok. ANTARA) JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menilai TNI, Polri hingga Kejaksaan saat ini lebih memerlukan pengawas dibanding penambahan kewenangan melalui revisi undang-undang. Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang menyebut pengawasan perlu dilakukan terhadap TNI, Polri, serta Kejaksaan karena kerap melakukan penyimpangan. Mewakili Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, dan BEM SI Kerakyatan, ia bilang rencana menambah kewenangan tak tepat kalau korupsi hingga kekerasan masih terjadi di dalam institusi tersebut. "Yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi dengan salah satu cara memperkuat lembaga-...

Sikap Menteri Pertahanan bahwa DPN Dapat Terlibat Urus Sawit dan Permasalahan Nasional lainnya Adalah Keliru dan dapat Mengembalikan Dwifungsi ABRI

6Feb

By dadoNo Comments

Aktivitas, Press Release

Sikap Menteri Pertahanan bahwa DPN Dapat Terlibat Urus Sawit dan Permasalahan Nasional lainnya Adalah Keliru dan dapat Mengembalikan Dwifungsi ABRI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan "Sikap Menteri Pertahanan bahwa DPN Dapat Terlibat Urus Sawit dan Permasalahan Nasional lainnya Adalah Keliru dan dapat Mengembalikan Dwifungsi ABRI" Pada tanggal 04 Februari 2025 Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin dalam kesempatan rapat bersama dengan Komisi I DPR RI yang menyebut bahwa DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan, khususnya pelanggaran hukum oleh pengusaha kelapa sawit. Sjafrie mengatakan bahwa DPN akan bertugas mengobservasi seluruh permasalahan nasional di Indonesia. Kami memandang, pernyataan Sjafrie tersebut adalah pernyataan yang tidak hanya keliru, tetapi juga mengancam demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan indika...

19Dec

By dadoNo Comments

Press Release

Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan "Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia" Pada 16 Desember 2024 Presiden membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus melantik Menhan Sjafrie Sjamsuddin menjadi ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Koalisi menilai UU No. 3 Tahun 2002 memang mengatur tentang pembentukan dewan pertahanan nasional. Dalam undang undnag itu, fungsi dewan pertahanan nasional hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan pertahanan.Pasal 15 UU Pertahanan disebutkan “Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional”. Adapun Dewan Pertahanan Nasional menurut Pasal 15...

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

7Jun

By dadoNo Comments

Press Release

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI "Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi" Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan yang terjadi sekarang adalah Multifungsi ABRI dan bukan lagi Dwifungsi ABRI. Agus Subiyanto menyatakan, "Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, semuanya kita.” Pernyataan ini berkait dengan kritik dan penolakan masyarakat sipil terhadap rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rancangan revisi UU TNI tersebut memuat aturan yang menghidupkan Dwifungsi ABRI melalui pelonggaran aturan serta perluasan jabatan sipil y...

2Dec

By dadoNo Comments

Security Sector Reform, Press Release

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Jelang Pemilu 2024 “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi” Selasa, 28 November 2023, Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan Negara (KemHan) untuk tahun 2024 yang bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun. Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023. Koalisi menilai, kenaikan anggaran di KemHan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantasti...

Tag: Civil Society Coalition for Security Sector Reform Press Release

Bukan RUU TNI, Polri hingga Kejaksaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ingin Pengawas Independen Diperkuat

Sikap Menteri Pertahanan bahwa DPN Dapat Terlibat Urus Sawit dan Permasalahan Nasional lainnya Adalah Keliru dan dapat Mengembalikan Dwifungsi ABRI

Pembentukan Dewan Pertahanan Tidak Sejalan dengan UU Pertahanan dan Berbahaya bagi Kehidupan Demokrasi dan HAM di Indonesia

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi”

IMPARSIAL

Contact Info