Tag: Pergantian Panglima TNI

Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI
News, Security Sector Reform

Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI

Diharapkan pengganti Andika Perkasa adalah sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM, memiliki komitmen pada demokrasi dan supremasi sipil, bebas dari korupsi, jauh dari penyalahgunaan jabatan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memiliki catatan masuk terlalu jauh ke ranah sipil. Hukumonline.com-Panglima TNI, Andika Perkasa akan berakhir masa dinas keprajuritannya akhir tahun 2022. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, melihat sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum mengajukan calon panglima TNI baru kepada DPR. Mengacu Pasal 53 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Gufron menilai Presiden Jokowi harus segera memproses pergantian Pangl...
Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik
News, Security Sector Reform

Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya pada 21 Desember 2022. Menanggapi hal itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mencari pengganti Andika yang bebas dari kepentingan politik. “Pergantian Panglima TNI yang akan datang sudah seyogyanya bebas dari pertimbangan yang pragmatis-politik. Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian Panglima TNI,” kata Gufron dalam keterangan pers diterima, Senin (14/11/2022). Baca Selanjutnya... https://www.liputan6.com/news/read/5124857/saran-ke-jokowi-imparsial-pergantian-panglima-tni-harus-bebas-dari-kepentingan-politik
Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik
News, Security Sector Reform

Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik

KEADILAN – Imparsial meminta Presiden Joko Widodo memilih Panglima TNI yang bebas dari kepentingan politik. Hal tersebut mereka ungkapkan seiring berakhir masa dinas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember 2022 mendatang. “Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan dan kepentingan dan keuntungan politik,” ucap Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI Yang Bebas Dari Kepentingan Politik
Press Release

Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM

Siaran Pers ImparsialNo. 020/Siaran-Pers/IMP/XI/2022 Menyikapi Wacana Pergantian Panglima TNI "Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM" Pada 21 Desember 2022 mendatang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir masa dinas keprajuritan. Namun, hingga kini Presiden masih belum mengajukan sosok pengganti panglima TNI kepada DPR RI. Berdasarkan Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.” Dengan demikian, adalah sebuah keharusan bagi Presiden untuk segera memproses pergant...
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini
News, Security Sector Reform

Re-Election of the National Armed Forces (TNI) Commander-in-Chief, Indonesian President Jokowi Must Avoid These!

Pergantian Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sudah di depan mata. Presiden Jokowi harus hindari Ini 22 Oktober 2021 05:40 Redaktur: TOMMY ARDYAN Reporter: PANJI GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan. Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata. "Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10). Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergant...
Imparsial: Panglima TNI Baru Harus Bersih dari Pelanggaran HAM
News, Security Sector Reform

Imparsial: New TNI Commander Must Be Clean from Human Rights Violations

Editor: Syamsul Mahmuddin Reporter:  Charlie Tobing October 6, 2021 KEADILAN – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada 8 November mendatang. Menyikapi hal ini, Imparsial meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menentukan calon Panglima TNI yang baru. “Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera menentukan calon Panglima TNI. Kami memandang, proses pergantian panglima TNI yang akan berlangsung semestinya dapat digunakan oleh Presiden sebagai sebagai momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI,” tulis Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam rilis, Rabu (6/10/2021). Imparsial berpendapat, kandidat Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI y...
Pergantian Panglima TNI Diharapkan Tak Beraroma Politik Kedekatan
News, Security Sector Reform

The Change of TNI Commander is Expected Not to Have a Political Smell of Proximity

6 Oktober 2021, 14:50:31 WIB JawaPos.com – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjanjanto akan memasuki masa pensiun dari dinas ketentaraan pada 8 November 2021 mendatang. Sehingga Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera menentukan calon Panglima TNI yang baru. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta proses pergantian Panglima TNI yang akan berlangsung semestinya dapat digunakan oleh Presiden sebagai momentum untuk mendorong kembali agenda reformasi TNI yang saat ini stagnan. Dalam konteks ini, lanjutnya, kandidat Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden diharapkan tidak hanya mampu mendorong arah pembangunan TNI yang semakin kuat dan profesional, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjalankan agenda reformasi TNI yang belum dijalankan. “Proses reformasi TN...
Soal Pergantian Panglima TNI, Gufron Singgung Pola Rotasi Antarmatra
News, Security Sector Reform

Soal Pergantian Panglima TNI, Gufron Singgung Pola Rotasi Antarmatra

Kamis, 24 Juni 2021 – 14:27 WIB jpnn.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyinggung pola rotasi antarmatra ketika menanggapi wacana pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun pada November 2021 ini. Sebab, katanya, pergantian Panglima TNI bisa berdampak kepada kekuatan soliditas internal di militer Indonesia.  "Dalam konteks tersebut (membangun soliditas, red), proses pergantian Panglima TNI sekiranya juga tetap perlu mempertimbangkan pola rotasi antarmatra," kata Gufron dalam keterangan persnya, Kamis (24/6). Dia menilai, penerapan rotasi bisa menumbuhkan kesetaraan antarmatra yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.  Toh, ujar Gufron, memakai pola rotasi dalam pergantian orang nomor satu di militer Indonesia juga diamanatkan Pas...
Direktur Imparsial: Calon Panglima TNI Harus Bebas Kasus HAM
News, Security Sector Reform

Direktur Imparsial: Calon Panglima TNI Harus Bebas Kasus HAM

genpi - Thu, 24 Jun 2021 08:20 GenPI.co - Geliat pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto makin ramai diperbincangkan di publik seiring memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021. Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menjelaskan Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa pun Panglima TNI baru pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. "Kita tunggu saja, pasti dipilih yang terbaik," jelas Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Jumat (18/6). Sementara itu, Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Presiden Jokowi memilih calon panglima TNI dengan rekam jejak bebas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. "Kami menilai, calon Panglima TNI yang baru juga harus memiliki komitmen terhadap p...
en_GBEnglish (UK)