Tag: pelanggaran HAM

“Menyoal Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Menduduki Jabatan Strategis di TNI dan Kementrian Pertahanan”
Security Sector Reform, Press Release

"Questioning the Appointment of Ex-Mawar Team Members to Strategic Positions in the TNI and the Ministry of Defense"

Siaran Pers ImparsialNo.001/Siaran-Pers/IMP/I/2021 Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, kembali melakukan mutasi di tubuh TNI AD. Kali ini Panglima mengangkat Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji. Pengangkatan eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini (23 tahun) ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya. Kasus penghilangan paksa (penculikan) yang terjadi pada sekitar tahun 1997-1998 menjadi salah satu catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer. Mayjen Untung merupakan mantan anggota Tim Mawar y...
Dear Pak Jokowi, Pelanggar HAM kok Jadi Menteri
Human Rights, News

Dear Pak Jokowi, Why is a human rights violator becoming a Minister?

Selasa, 14 Desember 2021, 02:00 WIB WE Online, Jakarta -Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintahan Jokowi mengabaikan dimensi hak kebebasan sipil dan politik. Menurutnya, menilai penerapan politik kebijakan yang selektif terhadap HAM menjadi faktor yang menghambat upaya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh kondisi HAM di Indonesia. “Tidak terlihat adanya kemajuan yang fundamental dan menyeluruh, khususya sejumlah isu krusial yang selama ini sering mengundang catatan buruk dari publik,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Senin (13/12). Baca Selanjutnya... https://wartaekonomi.co.id/read380284/dear-pak-jokowi-pelanggar-ham-kok-jadi-menteri
Komisi I DPR: Dana Otsus Papua Tak Mengalir ke Rakyat, Macet di Atas
News, Conflicts in Aceh and Papua

House of Representatives Commission I: Papua Special Autonomy Funds Not Flowing to the People, Jammed Above

CNN IndonesiaJumat, 03 Dec 2021 03:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). "Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah," katanya. Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus. "Otsus dal...
Perlibatan Warga Sipil Dalam Komponen Cadangan Berpotensi Langgar HAM
News, Security Sector Reform

Involvement of Civilians in Reserve Components Potentially Violates Human Rights

Selasa 23 November 2021, 14:25 WIB Indriyani Astuti | Politik dan Hukum NEGARA diingatkan berhati-hati mengatur perlibatan warga sipil menjadi komponen cadangan dalam ancaman nonmiliter. Pada sidang uji materi No 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara (PSDN), ahli dari pemohon yang merupakan Staf Pengajar di Departemen Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Heribertus Jaka Triana menjelaskan, perlibatan warga negara sipil sebagai komponen cadangan (Komcad) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia menyebut UU a quo berpotensi melanggar HAM karena ada unsur kesengajaan untuk menutupi dan menghindarkan hak, kewajiban, serta risiko yang wajib diketahui oleh warga negara ketika menjadi Komcad. Baca Selanjutnya.... https://mediaindonesia.com/politik-dan-hu...
Terkait Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI, Inilah Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
News, Security Sector Reform

Terkait Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI, Inilah Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Penulis EJ Admin -04/11/2021 JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004. Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga, perkembangan ancaman keamanan kawasan yang maritim sentris dewasa ini me...
Polisi Pembanting Mahasiswa Ditahan
Human Rights, News

Police Officer That Slammed a College Student Gets Arrested

Kondisi mahasiswa yang dibanting polisi di Tangerang berangsur membaik. OLEH EVA RIANTI, HAURA HAFIZHAH 16 Oct 2021, 03:45 WIB OLEH EVA RIANTI, HAURA HAFIZHAH REPUBLIKA-MFA (21) mahasiswa yang dibanting oleh Brigadir NP saat aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang pada Rabu (13/10) lalu tengah dirawat di RS Ciputra, Panongan, Tangerang, Banten. Mahasiswa asal UIN Banten tersebut dikabarkan sempat mengalami muntah-muntah dan pegal pada sejumlah bagian tubuhnya.  Hal itu disampaikan oleh Tedi Agus yang merupakan teman MFA yang turut menjaga MFA di rumah sakit. Berdasarkan keterangan dari Tedi, MFA sempat mengalami kondisi yang cenderung menurun pada Kamis (14/10) petang, sehingga harus rawat inap di RS Ciputra.  "Kalau kondisi tadi pagi karena bangun tid...
Faris Dirawat, Brigadir NP Ditahan, Kapolres Siap Mundur
Human Rights, News

Faris Treated, Brigadier NP Detained, Police Chief Ready to Resign

Jumat 15 Oct 2021 21:12 WIB Red: Andri Saubani REPUBLIKA.CO.ID, oleh Eva Rianti, Rizky Suryarandika, Haura Hafizhah REPUBLIKA-Sehari setelah dirinya mengaku baik-baik saja saat hadir dalam konferensi pers bersama polisi di Mapolresta Tangerang, MFA (21) mahasiswa yang dibanting oleh Brigadir NP, dirawat di RS Ciputra, Panongan, Tangerang, Banten. Mahasiswa asal UIN Banten tersebut dikabarkan sempat mengalami muntah-muntah dan pegal pada sejumlah bagian tubuhnya. Hal itu disampaikan oleh Tedi Agus yang merupakan teman MFA yang turut menjaga MFA di rumah sakit. Berdasarkan keterangan Tedi, MFA sempat mengalami kondisi yang cenderung menurun pada Kamis (14/10) petang, sehingga harus rawat inap di RS Ciputra. "Kalau kondisi tadi pagi karena bangun tidur terus masih kerasa s...
Mahasiswa Tangerang Kaji Proses Hukum atas Polisi Smackdown
Human Rights, News

Tangerang Student Researches Legal Process for Police Smack Down

CNN Indonesia | Jumat, 15/10/2021 19:50 WIB Tangerang, CNN Indonesia -- Ketua Umum Forum Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA), Rifky Firmansyah mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan penyembuhan kesehatan rekan mereka, Fariz, yang dibanting ala smackdown oleh polisi saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, pada Rabu (13/10).Di satu sisi, pihaknya pun masih mengkaji untuk melaporkan dugaan tindak pidana atas bantingan aparat kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa terhadap kader tersebut. "Betul, betul. Karena kajian sedang dibuat juga. Lagi proses pembuatan sama teman HIMATA juga," kata Rifky. Jika kajian tersebut lengkap, lanjut Rifky, pihaknya masih mempertimbangkan dari diskusi kader-kadernya, apakah akan menyeret pelaku tersebut ke ranah ...
News, Conflicts in Aceh and Papua

Internationalization of Papuan Issues and Repositioning of Papua's Special Autonomy Implementation

Johni R.V. Korwa (Universitas Cenderawasih) Pendahuluan           Konflik di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) merupakan satu-satunya konflik di Indonesia yang akar permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya gejolak-gejolak isu pemisahan diri (disintegrasi) dan eksistensi ‘Organisasi Papua Merdeka’ atau sering disebut ‘Kelompok Kriminal Bersenjata’ yang saat ini telah di label sebagai teroris. Sebelumnya, konflik Timor Leste diakhiri melalui referendum tahun 1999 dan konflik Aceh diakhiri dengan Kesepakatan Helsinki tahun 2005. Sedangkan Papua sampai saat ini belum mendapat skema resolusi konflik yang tepat sehingga konflik Papua seringkali di ibaratkan seperti ‘bom waktu’....
News, Conflicts in Aceh and Papua

The Pain of Giving Birth to Peace in the Land of Papua

Frans Guna Langkeru Pendahuluan Kegiatan yang saat ini diselenggarakan merupakan bagian dari upaya besaruntuk mendesign perdamaian di Papua yang sudah berulang kali dikerjakan. Ketika kitaberbicara tentang perdamaian, hal itu mengisyaratkan adanya situasi yang tidak damaiatau konflik; dan Papua sepertinya ‘akrab’ dengan situasi seperti itu. Akar konflik sudahdengan cukup jelas diperlihatkan oleh banyak pekerja kemanusiaan. Di antara merekaitu ada Muridan dkk, yang memamparkan bahwa setidaknya terdapat empat faktorpokok yang menjadi akar konflik di Papua: (1) sejarah integrasi dan politik identitas,(2) kekerasan politik dan pelanggan HAM, (3) kegagalan pembangunan dan (4)inkonsistensi penerapan UU Otsu seiring dengan marginalisasi orang Papua.1 Banyakupaya untuk mencari jalan keluar ...
en_GBEnglish (UK)