Tag: the Tangerang penentiary.

Komnas HAM Diminta Usut Tuntas Kebakaran Lapas Tangerang
Human Rights, News

Komnas HAM is Asked to Completely Investigate Tangerang Prison Fire

31 Oktober 2021, 16:03:41 WIB JawaPos.com – Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) menuntut pemerintah dan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memulihkan status korban meninggal kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tangerang (Lapas Tangerang). Hal ini dilakukan dengan memberikan amnesti massal terhadap korban meninggal. Dalam peristiwa tersebut setidaknya telah memakan korban jiwa sejumlah 49 orang. Hampir satu bulan peristiwa tersebut terjadi, pemerintah telah melakukan tindakan pasca terbakarnya Lapas Tangerang, seperti pengidentifikasian para korban yang meninggal, pengobatan para korban yang terluka, penguburan korban yang meninggal dan pemberian sejumlah uang kepada keluarga korban yang meninggal. “Menuntut pemerintah beritikad baik untuk me...
Ditjenpas Beri Keterangan Terkait Temuan TAKK
Human Rights, News

Ditjenpas Gives Information Regarding the Findings of TAKK

Gatra.com | 30 Oct 2021 07:26 Jakarta, Gatra.com – Keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang disebut mendapatkan surat pernyataan agar tidak menuntut Lapas Tangerang atau pihak manapun atas kebakaran. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menyebutkan bahwa tidak ada pemaksaan dalam proses penandatangan surat tersebut.  "Itu memang disampaikan oleh tim dari kantor wilayah Kementerian (Hukum dan HAM) Banten, tetapi keterangan dari sana tidak ada pemaksaan. Memang kalau enggak tanda tangan itu jadi gimana, kan enggak," tutur Rika melalui sambungan telepon pada Jumat (29/10). Dalam kesempatan tersebut, Rika juga mempertanyakan mengenai di mana bagian pemaksaan. "Kalaupun yang bersangkutan mengatakan ad...
Tim Advokasi: Ada Upaya Pembungkaman pada Tragedi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Human Rights, News

Tim Advokasi: Ada Upaya Pembungkaman pada Tragedi Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Jumat, 29 Oktober 2021 | 01:57 WIBOleh : DAS Jakarta, Beritasatu.com - Terdapat upaya pembungkaman agar para keluarga korban tidak menuntut pihak manapun atas peristiwa kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Hal itu diperkuat melalui sepucuk surat yang harus ditandatangani ahli waris. Penilaian itu merupakan salah satu dari tujuh poin temuan Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang. Kebarakan yang merenggut 49 nyawa narapidana tersebut terjadi pada 8 Agustus 2021. Sejumlah keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten, didampingi beberapa lembaga bantuan hukum mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadukan penanganan peristiwa tragis di mana para narapidana tewas karena masih terkunci dalam sel. "Kami m...
Datangi Komnas HAM, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan
Human Rights, News

Visiting Komnas HAM, Family of Tangerang Prison Fire Victim Complain 7 Findings

Jumat, 29 Oktober 2021 | 11:41 WIB JAKARTA, KOMPAS.TV - Keluarga korban kebakaran Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat pada Kamis (28/10/2021) kemarin. Mereka didampingi Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) yang terdiri dari LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangerang. Mereka mengadu terkait kelanjutan kasus kebakaran lapas tersebut Dilansir dari Kompas.com, perwakilan Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Ma'ruf Bajammal mengatakan, terdapat 7 temuan dari pengaduan keluarga korban kepada tim advokasi terkait proses penanggulangan pasca kebakaran Lapas Tangerang tersebut. Pertama, adanya ketidakjelasan proses identifikasi tubuh korban yang meninggal atau tidak ad...
Komnas HAM Akan Panggil Kemenkumham dan Ditjen PAS Soal Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Human Rights, News

Komnas HAM will summon the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Corrections regarding the Class I prison fire in Tangerang

Jumat, 29 Oktober 2021 02:08 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM RI M Choirul Anam mengatakan pihaknya akan segera memanggil pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) terkait peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang memakan puluhan korban jiwa pada September lalu. Anam mengatakan pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang telah disampaikan oleh keluarga korban dan tim advokasinya pada hari ini Kamis (28/10/2021). Anam mengatakan sebelumnya, pihaknya juga telah menurunkan tim pada saat kejadian. Saat ini, kata dia, pihaknya sedang berproses dengan berbagai informasi yang telah didapatkan. Ia berterima kasih keluarga korban ...
Keluarga Korban Lapas Kelas I Tangerang Datangi Komnas HAM, Pendamping Beberkan 7 Temuan
Human Rights, News

Families of Tangerang Class I Prison Victims Visited Komnas HAM, Companion Explains 7 Findings

Jumat, 29 Oktober 2021 01:32 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang mendatangi Kantor Komnas HAM RI di Jakarta Pusat pada Kamis (28/10/2021). Didampingi Tim Advokasi yang berasal dari LBH Masyarakat, Imparsial, LBH Jakarta, dan LPBH NU Tangerang, mereka mengadukan mengenai nasib mereka. Pengacara publik LBH Masyarakat Ma'ruf Bajammal yang mendampingi mereka membeberkan tujuh temuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah kepada para korban. Ma'ruf menjelaskan tim advokask tersebut sebelumnya membuka posko pengaduan pasca kejadian nahas pada September lalu. Dari posko tersebut, kata dia, terdapat 9 pengaduan yang masuk. Tujuh di antaranya, kata dia, memberi kuasa untu...
Mengaku Terintimidasi, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Mengadu ke Komnas HAM
Human Rights, News

Claiming to be Intimidated, Family of Tangerang Prison Fire Victims Complain to Komnas HAM

Tujuh keluarga korban kebakaran Lapas Tangerang mengadu ke Komnas HAM bahwa mereka diminta menandatangani surat keterangan tidak boleh menggugat negara terkait dengan kerabat mereka yang meninggal dalam kebakaran itu. Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI 28 Oktober 2021 21:07 WIB· JAKARTA, KOMPAS -Tujuh keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan korban meninggal di lapas tersebut pada awal September. Keluarga korban mengaku ada intimidasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM saat mereka menandatangani surat keterangan tidak boleh menuntut negara dalam kejadian tragis itu. Aduan itu disampaikan ketujuh keluarga itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di...
Komnas HAM akan panggil perwakilan Kemenkumham soal kebakaran lapas
Human Rights, News

Komnas HAM will summon representatives from the Ministry of Law and Human Rights regarding the prison fire

Kamis, 28 Oktober 2021 19:36 WIB (ANTARA/Muhammad Zulfikar)Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil pihak terkait, terutama perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) soal kelanjutan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten. "Kami akan memanggil semua pihak, khususnya Kemenkumham dan Ditjenpas soal tanggung jawab teman-teman di sana," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis. Sejak awal, kata Anam, Komnas HAM telah menurunkan tim untuk menindaklanjuti kasus kebakaran lapas yang menewaskan puluhan narapidana tersebut. Baca Selanjutnya..... https://www.antaranews.com/berita/2488157/komnas-ham-akan-panggil-perwak...
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Mengadu ke Komnas HAM
Human Rights, News

Family of Tangerang Prison Fire Victims Complain to Komnas HAM

Rita Ayuningtyas 28 Okt 2021, 18:29 WIB Liputan6.com, Jakarta Sejumlah keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten, didampingi sejumlah lembaga bantuan hukum mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka mengadu soal kasus kebakaran yang menewaskan 49 narapidana Lapas Tangerang tersebut. "Kami melaporkan temuan dari pengakuan keluarga korban dan melaporkan temuan tersebut ke Komnas HAM," kata Perwakilan Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Ma'ruf Bajammal di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (28/10/2021). Pengaduan tersebut bermula ketika Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terdiri atas LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangeran...
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Mengadu ke Komnas HAM
Human Rights, News

Family of Tangerang Prison Fire Victims Complain to Komnas HAM

Kamis, 28 Oktober 2021 18:25 Reporter : Dedi Rahmad Merdeka.com - Sejumlah keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten, didampingi beberapa lembaga bantuan hukum mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadu terkait kasus yang menewaskan 49 narapidana tersebut. "Kami melaporkan temuan dari pengakuan keluarga korban dan melaporkan temuan tersebut ke Komnas HAM," kata Perwakilan Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Ma'ruf Bajammal di Jakarta, Kamis (28/10). Pengaduan tersebut bermula ketika Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang terdiri atas LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangerang membuka posko pengaduan. Selama itu, kata dia, pihaknya ...
Komnas HAM Akan Panggil Kemenkumham Soal Kebakaran Lapas
Human Rights, News

Komnas HAM Will Call Kemenkumham About The Prison Fire

Kamis 28 Oct 2021 20:09 WIB Red: Agus raharjo REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil pihak terkait, terutama perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) soal kelanjutan kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten. "Kami akan memanggil semua pihak, khususnya Kemenkumham dan Ditjenpas soal tanggung jawab teman-teman di sana," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (28/10). Sejak awal, kata Anam, Komnas HAM telah menurunkan tim untuk menindaklanjuti kasus kebakaran lapas yang menewaskan puluhan narapidana tersebut. Kedatangan para keluarga korban yang didampingi Tim Advokasi Korban Kebakaran Lapas Kelas I ...
TAKK Laporkan Temuan Penanggulangan Pasca Kebakaran Lapas Tangerang,
Human Rights, News

TAKK Reported Post-Tangerang Prison Response Findings

Gatra.com | 28 Oct 2021 21:47 Jakarta, Gatra.com - Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) melaporkan temuan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (28/10). Laporan ini terkait penanggulangan pasca kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Sebelumnya, TAKK yang terdiri dari LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH NU, dan imparsial membuka posko pengaduan pasca kebakaran. Terdapat 9 pengaduan dan 7 yang memberi kuasa. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ma'ruf Bajammal menyebutkan bahwa terdapat temuan yang didapat dari keluarga korban yang dilaporkan ke Komnas HAM. "Kami kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komnas HAM, dan kemudian diterima dengan baik oleh Bapak Komisioner Pak Muhammad Choirul Anam,"ucap Ma'aruf ...
Santunan Rp 30 Juta bagi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang, Wamenkumham Bilang Jangan Lihat Besarannya
Human Rights, News

30 Million IDR in Compensation For Victims of Tangerang Prison Fire, The Vice Minister of Law and Human Rights says "Don't Look at the Amount".

Kompas.com - 15/09/2021, 11:15 WIB Writer Nirmala Maulana Achmad | Editor Egidius Patnistik JAKARTA, KOMPAS.com - Deputy Minister of Law and Human Rights Eddy Hiariej said that compensation of Rp. 30 million for the victims who died in the fire of the Class I Tangerang Correctional Institution (Lapas) should not be seen only by the amount of money. He said the compensation was a form of the government's responsibility and love for the tragedy. "Don't look at the amount of mourning money, but look at our form of responsibility and our love for the victims," said Eddy at the Kramatjati Police Hospital, East Jakarta, during the process of handing over the body to the family, Wednesday (15/9/2021). . Eddy added that the Ministry of Law and Human Rights handed over the compensation money with deep sorrow. ...
Soal Sengkarut Lapas, Arsul Sani: Kalau Menterinya Mundur Tak Juga Selesaikan Masalah
Human Rights, News

About Sengkarut Prison, Arsul Sani: "The Minister Resigning Isn't Going To Solve The Problem"

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah Tuesday, September 14, 2021 | 18:01 WIB Suara.com - Member of Commission III of the DPR RI PPP faction Arsul Sani, said that if the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly resigned, it would not solve the problems that exist in prisons or prisons. The pressure to resign for Yasonna was indeed flowing after the fire in the Tangerang Class 1 prison. "When it comes to resigning or not, it goes back to the minister. If the minister resigns, the problem is solved, isn't it," said Arsul at the Parliament Complex, Senayan, Jakarta, Tuesday (14/9/2021). Arsul said that the Commission III of the DPR RI is of the view that the problems that occur in prisons, especially the case in Tangerang, are oriented towards fixing the system. "So if you...
Over Kapasitas Lapas, Pemerintah Dituding Melanggar HAM
Human Rights, News

Over Capacity of Prisons, Government Accused of Violating Human Rights

CNN Indonesia | Monday, 13/09/2021 05:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- A number of civil society organizations consider the problem of overcapacity in prisons as a violation of human rights or human rights. it's a real form of government committing human rights violations. "Can the government be suspected of committing human rights violations? Of course. Because earlier, human rights violations were clearly in front of us," Chikita said in a virtual discussion, Sunday (12/9). Furthermore, according to Chikita, overcapacity in prisons is inhumane. He gave an example, with these conditions, in one cell can be inhabited up to 20-30 inmates. "If...
Kebakaran Lapas Tangerang, Pemerintah Disebut Bisa Dipidana
Human Rights, News

Tangerang Prison Fire, Government Might Be Able to Get Sentenced

CNN Indonesia | Sunday, 12/09/2021 21:07 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Imparsial said that the government could be criminally prosecuted for the Tangerang Class I prison fire case. Imparsial assesses that the government has neglected prison conditions that are no longer appropriate. Imparsial researcher Hussein Ahmad said, in the case of a fire in Tangerang prison, the government admitted that electrical installations in Tangerang prison had not been improved since its establishment in 1972. know the problem, but tend to ignore it. "People who do not take policies to solve this problem should also be criminally prosecuted in this context," Hussein said in a virtual discussion, Sunday (12/9). Hussein argues, if...
Pakar Hukum: Manajemen Pengelolaan Lapas Harus Direformasi Secara Menyeluruh
Human Rights, News

Legal Expert: Prison Management Must Be Completely Reformed

Sunday, 12 September 2021 19:03 WIB Tribunnews.com Reporter, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Brawijaya law expert Fachrizal Afandi believes that the management of prisons must be reformed thoroughly. This is in response to the Tangerang Class I prison fire incident which killed 45 people. Fachrizal said the incident was an important note about the failure of the Directorate General of Corrections at the Ministry of Law and Human Rights in managing prisons. According to him, 13 prison fires in the past two years prove that there is something wrong with the prison management. He said this considering that human life cannot be measured with any value. This was conveyed in the dis...
Harusnya Malu dan Mundur, Tewasnya 44 Napi di Lapas jadi Preseden Buruk Menkumham Yasonna
Human Rights, News

Should've been ashamed and resign, the deaths of 44 prisoners in prison set a bad precedent for the Minister of Law and Human Rights Yasonna

Agung Sandy Lesmana | Mohammad Fadil Djailani Sunday, 12 September 2021 | 14:35 WIB Suara.com - Imparsial researcher Hussein Ahmad thinks that the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna Laoly should be the person most responsible for the burning incident of the Tangerang Class I prison which killed 44 inmates some time ago. Even with this incident, Yasonna Laoly should feel ashamed for setting a bad precedent for her performance as a minister. "There were 44 people who died in the tragedy, there were government hands covered in blood, Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly should not be demanded to resign because she herself should be ashamed and resign," Hussein said in his virtual press conference, Sunday (12/9). /2021). ...
Menkumham Yasonna Laoly Didesak Mundur Imbas Kebakaran Lapas
Human Rights, News

Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly Is Highly Urged to Resign Thanks to Prison Fire

CNN Indonesia | Sunday, 12/09/2021 13:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- The civil society coalition urges the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly to step down as a form of responsibility in the fire tragedy in the Class I prison in Tangerang, Banten. The coalition consists of LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, and Imparsial. Public attorney for the Community Legal Aid Institute (LBH) Maruf Bajammal said there was government negligence that caused the fire to occur. In fact, according to Maruf, the fire could have been prevented or anticipated so as not to cause any casualties. "Based on this, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, and Imparsial urge the President and DPR to immediately dismiss the Minister of Law and Human Rights Yasonn...
LBH Masyarakat Desak Yasonna Mundur, Imbas Kebakaran Lapas di Tangerang
Human Rights, News

LBH Community Urges Yasonna to Resign, Affects Prison Fire in Tangerang

·September 12, 2021 13:55 KUMPARANNEWS-The Community Legal Aid Institute (LBHM) together with LBH Jakarta, Imparsial, and LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, have urged President Jokowi to dismiss Yasonna H Laoly from her position as Minister of Law and Human Rights. Public Lawyer LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, suspects that there was an element of negligence committed by a number of parties during the fire incident at the Tangerang Class I Prison some time ago. So there must be a responsible party so that this incident does not repeat itself." Immediately dismiss the Minister of Law and Human Rights, the Director General of Corrections, the Head of the Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, and the Head of the Tangerang Prison, and ensure that similar incidents do not happen again in the future. come," said Ma'ruf in a daze.
Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle
Human Rights, News

Imparsial: Jokowi Must Evaluate Yasonna Ahead of Reshuffle

CNN Indonesia | Friday, 10/09/2021 06:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- The human rights organization Imparsial urges President Joko Widodo to evaluate the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna Laoly in the aftermath of the fire at the Class I prison in Tangerang, Banten on Wednesday (8/9). The Minister of Law and Human Rights is specifically related to the plan to reshuffle the cabinet in the near future while ensuring this incident does not happen again in the future," said Imparsial Researcher Hussein Ahmad in his statement, Thursday (8/9). According to him, Yasonna was responsible for 44 inmates who died in the incident. He also urged the DPR to immediately summon and evaluate Yasonna's performance for her failure to address the overcapacity problem that has plagued Yasonna.
41 Tewas saat Kebakaran Lapas, Presiden Wajib Evaluasi Yasonna Laoly
Human Rights, News

41 Died in Prison Fire, President Must Evaluate Yasonna Laoly

September 9th, 2021, 15:33:09 WIB JawaPos.com – President Joko Widodo (Jokowi) must immediately evaluate the position of the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna Laoly regarding the cabinet reshuffle plan in the near future. At the same time ensure that the fire incident in the correctional facility does not happen again. "The president is obliged and must immediately evaluate the position of the Minister of Law and Human Rights, especially regarding the plan to reshuffle the cabinet in the near future," said Imparsial researcher Hussein in his statement, Thursday (9/9). Hussein explained that the fire that hit Block C 2 at the Class I Correctional Institution (Lapas) Tangerang, which resulted in 41 inmates inhabiting Block C Lapas, reportedly died, while eight others suffered serious injuries. ...
Imparsial: Yasonna Laoly Harus Tanggung Jawab atas Tewasnya 44 Napi Lapas Tangerang
Human Rights, News

Imparsial: Yasonna Laoly Must Be Responsible for the Death of 44 Tangerang Prison Prisoners

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat Thursday, September 9th, 2021 | 14:38 WIB Suara.com - Imparsial and the Public Interest Lawyer Network named the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly the person most responsible for the deaths of 44 inmates in a fire at the Tangerang prison, Banten, on Wednesday (8/9/2021) early morning . The statement was conveyed, because the existence of correctional institutions is the responsibility of the Minister of Law and Human Rights. "We consider the government, in this case the Minister of Law and Human Rights, to be responsible for the deaths of prisoners due to the fire," said Imparsial researcher Ahmad Husein in his statement, Thursday (9/9/2021). Because of that, he urged the Board of Citizen Representatives to immediately summon Yasonna to immediately conduct an evaluation of her failure to ...
en_GBEnglish (UK)