Imparsial

Facebook Instagram Twitter Youtube
Home
Death sentences
Freedom of religion and beliefs
Conflicts in Aceh and Papua
Security sector reform
Human rights defenders
Activities
About Imparsial
Menu

Tag: Civil Society Coalition

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Pelaku Penyerangan Warga di Deli Serdang Segera Diadili
11Nov By dadoNo Comments
News, News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Pelaku Penyerangan Warga di Deli Serdang Segera Diadili

suasana di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, usai terjadi bentrokan dinihari tadi, Selasa (22/10/2024).  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta masyarakat Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, oleh oknum anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan 2/105 Kilap Sumagan. Penyerangan tersebut ditenggarai disebabkan oleh adanya perselisihan antara salah seorang warga dengan anggota TNI pada siang hari di jalan.  Puluhan anggota TNI kemudia merespon perselisihan tersebut dengan melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga."Kami menilai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ang...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Serang Warga Deli Serdang Diadili
11Nov By dadoNo Comments
News, News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Serang Warga Deli Serdang Diadili

Warga saat aksi ke Armed 2/Kilap Sumagan. (Foto: Istimewa) Jakarta - Sebanyak 8 warga menjadi korban dugaan penyerangan 33 anggota TNI di Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Koalisi Masyarakat Sipil mengecam dan mendorong oknum prajurit TNI pelaku penyerangan diadili."Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta tersebut dan mendesak agar para pelaku penyerangan segera diadili," demikian keterangan tertulis, Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (11/11/2024). Koalisi Masyarakat Sipil menilai penjelasan kasus penyerangan ini dipicu adanya geng motor tak terima ditegur prajurit tidak berdasar. Alasan tersebut dinilai terjadi pembenaran atas melakukan sweeping dan penyerangan terhadap warga. ...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Tolak RUU TNI dan Polri
23Jul By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Tolak RUU TNI dan Polri

Ilustrasi PADA 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Berdasarkan dokumen naskah yang beredar di Publik, serta proses pembahasan yang minim evaluasi dan partisipasi publik, koalisi menolak segala pembahasan UU tersebut di periode DPR saat ini karena terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Oleh karena itu Koalisi merasa perlu menyatakan sikap yang akan kami tuangkan sebagai berikut: Pertama, Koalisi memandang pembahasan undang-undang strategis seperti revisi UU TNI dan revisi UU Polri harusnya memperhatikan aspirasi publik mengingat kedua undang-undang tersebut sangat berdampak langsung pada ...
Read More
16Jul By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI”

Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun. Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupaka...
Read More
Revisi UU TNI-Polri: Antara Kemunduran Reformasi dan Perintah Konstitusi
28May By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Revisi UU TNI-Polri: Antara Kemunduran Reformasi dan Perintah Konstitusi

Presiden Jokowi saat pose bersama TNI dan Polri. (Foto: Dokumen Sekretariat Kabinet) PARBOABOA, Jakarta - Kontroversi Revisi UU TNI dan UU Polri menjadi diskusi publik yang hangat belakangan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakannya terhadap revisi. Mereka khawatir, dua Lembaga tersebut akan menjadi super power seperti masa Orde Baru. YLBHI, PBHI, Imparsial, ELSAM, Public Virtue, Centra Initiative dan KontraS merupakan koalisi masyarakat sipil yang getol meminta revisi dibatalkan. Soal revisi UU TNI, misalnya. Dalam keterangan tertulis kepada Parboaboa belum lama ini, mereka menyatakan, rencana tersebut harus dievaluasi. Kalau dipaksakan, alih-alih mendorong profesionalisme TNI, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu kemunduran reformasi. "Sejumlah us...
Read More
27Feb By dadoNo Comments
Press Release

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. Kementerian Pertahanan menerangkan, alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim te...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi penjajakan pesawat jet bekas asal Qatar ke KPK – ‘Supaya tidak jadi isu liar
14Feb By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi penjajakan pesawat jet bekas asal Qatar ke KPK – ‘Supaya tidak jadi isu liar

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi dalam penjajakan Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan. BCC-Isu penjajakan pembelian pesawat Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan telah menggelinding ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok masyarakat sipil yang melaporkan, beralasan laporan ini dilatarbelakangi agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar. Dalam keterangan sebelumnya, Kemenhan menyebut berita terkait tuduhan adanya korupsi di balik penjajakan jual-beli pesawat bekas asal Qatar ini sebagai “sesat, fitnah dan hoaks”. Dari mana asal mula isu ini berkembang? Mengapa koalisi masyarakat sipil baru sekarang melaporkan? Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang polemik penjajakan pesawat bekas Mirage 2000-5 di lin...
Read More
Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran
1Feb By dadoNo Comments
Human Rights, News

Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran

JPNN.COM-Dalam petisi yang dibacakan Ketua PBHI Julius Ibrani, koalisi masyarakat sipil menyerukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keluarga, serta kroni-kroniny Petisi tersebut mengingatkan bahwa NKRI dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tetapi demi seluruh rakyat. Kekuasaan di negara ini juga tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian Negara Indonesia. "Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakya...
Read More
Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 
29Dec By dadoNo Comments
Human Rights, News

Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan hal yang mengada-ngada Gufron menyebut, demokrasi yang dibangun sejak tahun 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elit politik yang pragmatis. Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.  “Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat, hal ini tercermin dari proy...
Read More
Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis
29Dec By dadoNo Comments
Human Rights, News

Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis

angkapan layar Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis, 28 Desember 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami kemunduran serius. Hal itu ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia (HAM). Puncaknya adalah untuk tujuan kepentingan politik elektoral "Situasi penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dalam sembilan tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis dan berada dalam situasi krisis," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kont...
Read More
Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur
29Dec By dadoNo Comments
Human Rights, News

Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan demokrasi RI mengalami kemunduran akibat arah pemerintah era Jokowi. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan kata sambutan saat acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12/2023). Youtube Kemenko Perekonomian RI Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, hak asasi manusia (HAM) dalam situasi buruk, dan kebebasan sipil mengalami penyusutan ruang.  Dia mengatakan bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang faktual, bukan asumsi. Gufron menyatakan jika ada yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan, maka itu menyesatkan.  "Realitas buruknya demokrasi munculnya reformasi sektor keamanan apalagi situasi HAM di Papua ...
Read More
28Dec By dadoNo Comments
Press Release

Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilDiskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia Pada tanggal 28 Desember 2023, Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Secara umum, koalisi memandang demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran yang serius, yang ditandai dengan adanya kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia dimana puncaknya adalah untuk tujuan kepentinganpolitik elektoral. Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, menyatakan situasi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam 9 tahun terakhir m...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy
20Dec By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy

Capres Nomor Urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama ajudannya, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya/Net  Kehadiran Ajudan Pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya pada acara Debat Capres putaran pertama di KPU, Selasa (12/12), mengundang polemik di masyarakat. Pada acara tersebut, Teddy Indra Jaya yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media, yang bersangkutan juga tertangkap kamera mengacungkan simbol dua jari yang identik dengan nomor urut pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Dalam menanggapi hal tersebut, Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda TN...
Read More
19Dec By dadoNo Comments
Press Release

Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu!

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Dugaan Pelanggaran Netralitas Mayor Teddy Indra Wijaya, Ajudan Menteri Pertahanan dalam Debat Capres Putaran Pertama Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu! Kehadiran Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya, Ajudan Pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada acara Debat Capres putaran pertama, 12 Desember 2023, mengundang perhatian dan polemik di masyarakat. Pada acara tersebut, Teddy Indra Jaya yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media, yang bersangkutan juga tertangkap kamera mengacungkan simbol dua jari yang identik denga...
Read More
Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Reformasi Hukum di Lingkungan Militer Buntut Tak Diprosesnya Mayor Dedi Hasibuan
16Aug By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Reformasi Hukum di Lingkungan Militer Buntut Tak Diprosesnya Mayor Dedi Hasibuan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dr. Dudung Abdurachman memberikan pernyataan kepada wartawan seusai menutup kegiatan Bootcamp TNI AD to Gen Z di Mabes TNI AD Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. (kiri) Dr. Djasa Pinaragusti, Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan "Bersama Merawat Kebangsaan", yang salah satunya adalah bootcamp dan (paling kanan) Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari. Dok. Tempo TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mereformasi hukum di internal korps baju loreng itu. Koalisi yang terdiri atas Imparsial, PBHI, KontraS, Centra Initiative, Elsam, Forum de Facto, HRWG, Setara Institute itu menyatakan desakan ini menyikapi pernyataan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen...
Read More
Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi
15Aug By dadoNo Comments
News, Security Sector Reform

Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi

Sosok Mayor Dedi Hasibuan, menjadi sorotan usai mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan bersama sejumlah anggota TNI, videonya viral di medsos. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keputusan TNI yang menyatakan tidak ada tindak pidana yang dilakukan Mayor Dedi.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) menyatakan anggota Kodam I Bukit Barisan, Sumatera Utara, Mayor Dedi Hasibuan tidak melakukan tindak pidana dalam peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan. Mayor Dedi pun dikembalikan ke satuannya untuk diproses dugaan melakukan tindak disiplin. Keputusan itu ditetapkan setelahh Puspomad mengklarifikasi Mayor Dedi yang sempat menuntut agar kerabatnya ditangguhkan penahanannya oleh penyidik Polrestabes Medan Seperti diberit...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah
18Feb By dadoNo Comments
Human Rights, News

Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:21 WIB Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah melakukan penyusunan pedoman interpretasi resmi terhadap Undang–Undang Informasi dan Transasksi Elektronik atau UU ITE, seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Kolisi yang memprotes rencana pemerinth itu diantaranya adalah LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia. Pengacara Publik LBH Pers, Rizki Yudha mewakili koalisi menyatakan bahwa rencana tersebut tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi. "Pemerintah seharusnya mencabut seluruh pasal–pasal yang dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan akibat pena...
Read More
en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK) id_IDBahasa Indonesia