Facebook Instagram Twitter Youtube
Home
Death sentences
Freedom of religion and beliefs
Conflicts in Aceh and Papua
Security sector reform
Human rights defenders
Activities
About Imparsial
Menu

Tag: Freedom of Religion and Beliefs

6Apr By dadoNo Comments
Press Release

“Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Kembali Terancam di Jawa Barat”

Siaran Pers ImparsialNo: 002/Siaran-Pers/IMP/IV/2023Merespon Penyegelan Gereja oleh Bupati Purwakarta“Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Kembali Terancam di Jawa Barat” Pada 1 April 2023, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika melakukan penyegelan terhadapbangunan semi permanen yang terletak di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta. Bangunan tersebut telah digunakan oleh Jemaat Gereja KristenProtestan Simalungun (GKPS) sebagai tempat ibadah sejak 2021. 1 Penyegelan ini ditenggaraiakibat desakan dari kelompok intoleran yang ada di Purwakarta.Direktur Imparsial, Gufron Mabruri memandang, “sikap yang diambil oleh BupatiPurwakarta yang menyegel tempat peribadatan jemaat GKPS merupakan tindakandiskriminatif dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Peme...
Read More
Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan
15Feb By dadoNo Comments
News, Freedom of Religion and Beliefs

Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan

AKURAT.CO  Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan mempertanyakan kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena perintah dan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah justru diabaikan.  Diketahui bahwa pelanggaran kebebasan beragama terulang kembali. Bupati dan Forkopimda Sukabumi pada awal Februari 2023 melarang muslim Ahmadiyah di Parakansalak membangun sarana peribadatan maupun kegiatan keagamaan lainnya. Tak hanya itu, pada 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang, Kalimantan Barat, melarang muslim Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan. Melihat fakta itu, Halili menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan beragama bagi muslim Ahmadiyah merupakan bentuk pembangkangan para kepala daerah. Baca Selanjutnya... https://akurat.c...
Read More
Penguatan ekonomi kreatif Pokja Perempuan Gunungjati melalui pembuatan camilan melinjo
22Jan By dadoNo Comments
Aktivitas, News, Freedom of Religion and Beliefs

Penguatan ekonomi kreatif Pokja Perempuan Gunungjati melalui pembuatan camilan melinjo

Pelatihan bersama berkala dapat menguatkan kerukunan Kelompok Ibu-Ibu PKK dan remaja putri yang berasal dari Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati berkumpul di Gedung PKK Jatimerta untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) pelatihan pembuatan camilan bahan dasar melinjo. Kegiatan pada Minggu, 22 Januari 2023, diikuti oleh peserta kurang lebih sebanyak dua puluh (20) orang perempuan ibu-ibu PKK dan remaja putri Jatimerta. Berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.  Kegiatan yang dipandu oleh Ibu Nina selaku MC (master ceremony) dari perwakilan anggota PKK Jatimerta yang membuka acara dengan bacaan basmallah. Disusul dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum masuk ke kegiatan utama, ada sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kuwu s...
Read More
Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia
28Dec By dadoNo Comments
Aktivitas, Infography

Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

"Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia" Diskusi akan menghadirkan Narasumber: Anis Hidayah - Komisioner Komnas HAM RI Halili Hasan - Direktur Riset SETARA Institute Pdt. Gomar Gultom - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Ardi Manto - Wakil Direktur Imparsial Moderator:Annisa Yudha (Peneliti Imparsial) https://www.youtube.com/watch?v=ffstwIY9UgE
Read More
Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar
28Dec By dadoNo Comments
News, Freedom of Religion and Beliefs

Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar

Jakarta - Imparsial menemukan adanya 26 kasus intoleransi yang tercatat di media dan terjadi di Indonesia pada 2022. Imparsial mengungkapkan Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). "Kasus-kasus ini tersebar di beberapa provinsi paling banyak di Jabar, saya kira sesuai dengan potret Komnas HAM, kemudian Jawa Timur, ada di NTB, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Aceh, ini adalah potret kasus pelanggaran KBB di Indonesia," ujar Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto dalam diskusi publik catatan akhir tahun toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, yang disiarkan YouTube Imparsial, Rabu (28/12/2022). Baca artikel detiknews, "Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar" selengkap...
Read More
Komnas HAM Ungkap Ada Aduan soal Sulitnya Muhammadiyah Bikin Masjid di Aceh
28Dec By dadoNo Comments
News, Freedom of Religion and Beliefs

Komnas HAM Ungkap Ada Aduan soal Sulitnya Muhammadiyah Bikin Masjid di Aceh

Jakarta - Komnas HAM berbicara tentang kasus-kasus yang terkait dengan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pernah menerima aduan soal sulitnya Muhammadiyah mendirikan masjid di Aceh.Anis awalnya menjelaskan soal data penanganan kasus terkait kebebasan beragama. Dia menyebut ada 66 kasus yang ditangani Komnas HAM selama tiga tahun terakhir. "Yang KBB ini, kalau saya lihat tiga tahun terakhir, 2020, 2021, 2022 ini konsisten gitu. Jadi ada kecenderungan intoleransinya itu ada," ujar Anis dalam diskusi publik catatan akhir tahun toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia yang disiarkan YouTube Imparsial, Rabu (28/12/2022). Baca artikel detiknews, "Komnas HAM Ungkap Ad...
Read More
Koalisi Laporkan 3 Masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ke PBB
18Apr By dadoNo Comments
News, Freedom of Religion and Beliefs

Coalition Reports 3 Problems on Freedom of Religion and Belief to the United Nations

3 masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang dilaporkan meliputi regulasi; perlindungan; dan perspektif gender. Indonesia akan mengikuti universal periodic review (UPR) atau tinjauan berkala universal tahun 2022 yang akan digelar Badan HAM PBB. Koalisi yang terdiri dari Ahlulbait Indonesia, BASOLIA, LBH Masyarakat, Fahmina Institute, Fatayat Nahdlatul 'Ulama Bandung, Gusdurian, HRWG, IMPARSIAL, YLBHI, INKLUSIF, LK3 Banjarmasin, JAKATARUB, KontraS, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, dan lainnya telah menyampaikan laporan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) periode 2017-2021 ke Dewan HAM PBB.  Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto, dalam UPR periode sebelumnya tahun 2017, pemerintah Indonesia mendapat 20 rekomendasi...
Read More
en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK) id_IDBahasa Indonesia