Tag: Joko Widodo

Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi
Human Rights, News

Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi

MEDIAINDONESIA-ORGANISASI dan individu yang mengatasnamakan masyarakat sipil membuat petisi untuk calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka. 145 organisasi tergabung, beberapa di antaranya adalah Imparsial, WALHI, ELSAM, ICW, PBHI, Kontras, YLBHI, Centra Initiative, Setara Institute, dan Perludem. “Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda Reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan d...
Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 
Human Rights, News

Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan hal yang mengada-ngada Gufron menyebut, demokrasi yang dibangun sejak tahun 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elit politik yang pragmatis. Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.  “Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat, hal ini tercermin dari...
Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis
Human Rights, News

Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis

angkapan layar Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis, 28 Desember 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami kemunduran serius. Hal itu ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia (HAM). Puncaknya adalah untuk tujuan kepentingan politik elektoral "Situasi penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dalam sembilan tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis dan berada dalam situasi krisis," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kon...
Program Cetak Sawah Libatkan TNI AD Gagal, Ini Pandangan Pengamat
News, Security Sector Reform

Rice Field Molding Program Involving National Ground Force Army (TNI AD) Fails: An Observer's View

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:36 WIBOleh : Yudo Dahono / YUD Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, ada beberapa hal Program Cetak Sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan melibatkan TNI AD, melalui Kodam dan jajarannya, pada akhirnya gagal alias tidak berjalan. Karena pada dasarnya prajurit TNI AD disiapkan untuk berperang dan masuk militer bukan karena ingin bertani. Selain itu juga feasibilty study yang tidak mendalam dan tidak terukur saat akan memulai program cetak sawah. "Karena (bertani) memang bukan bagiannya. Selain itu terlihat tidak ada semacam pembinaan dan penyuluhan semacamnya sebagai bekal bagi TNI AD yang terlibat dalam Program Cetak Sawah," ujar Jajang melalui keterangan, Rabu (27/10/20...
Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE
News

Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 18:51 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi masyarakat sipil pembela HAM mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menuntut bebas semua tersangka yang dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peneliti Imparsial, Firman Imaduddin menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret dari pemerintah yang berencana merevisi UU ITE. "Presiden memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk berani menuntut bebas kepada semua mereka yang saat ini dijerat atau ditersangkakan dengan pasal-pasal karet tersebut, terutama UU ITE," kata Firman dalam konferensi pers secara daring, Jumat (19/2). Firman menilai langkah merevisi UU ITE oleh pemerintah memiliki indikasi ke arah yang benar. Meski d...
en_GBEnglish (UK)