News

Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan
News, Security Sector Reform

Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan

Kompas.com - 03/02/2021, 18:03 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko meminta pemerintah fokus memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI ketimbang membentuk komponen cadangan (komcad). "Yang perlu adalah kualitasnya, profesionalisme ditingkatkan, dan modernisasi alutsistanya," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Selain memodernisasi alutsista, pihaknya juga menyarankan pemerintah supaya bisa membenahi kekurangan yang tengah dihadapi TNI. Misalnya, permasalahan profesionalitas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI. Menurutnya, hingga kini masih diperlukan perbai...
Anggaran Rp 1 Triliun Bentuk Komcad Sebaiknya Digunakan untuk Tingkatkan Taraf Hidup Komponen Utama
News, Security Sector Reform

Anggaran Rp 1 Triliun Bentuk Komcad Sebaiknya Digunakan untuk Tingkatkan Taraf Hidup Komponen Utama

Rabu, 3 Februari 2021 21:27 WIB Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membentuk komponen cadangan (Komcad) baiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup para komponen utama. Alasannya pembentukan Komcad saat ini bukanlah prioritas, sementara para komponen utama, dalam hal ini prajurit TNI, taraf hidupnya masih kurang baik. Bahkan banyak prajurit TNI yang saat ini masih tinggal di perkampungan dan mengontrak. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin dalam webinar Imparsial, Rabu (3/2/2021). "Saya sepakat bahwa komponen cadangan itu suatu saat perlu, tetapi bereskan dulu komponen utamanya, kesejahteraan, pendidikannya, meningkatkan kualitas k...
Pembentukan Komponen Cadangan Diragukan Efektif Hadapi Peperangan
News, Security Sector Reform

Pembentukan Komponen Cadangan Diragukan Efektif Hadapi Peperangan

Kompas.com - 03/02/2021, 17:41 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko ragu pembentukan komponen cadangan (komcad) efektif untuk menghadapi peperangan. "Saya juga enggak yakin komponen cadangan bisa efektif," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Diandra menyebut, penyebab tidak efektifnya komcad karena pemerintah sendiri belum memproyeksikan jenis peperangan yang terjadi di masa depan. Ia meragukan jika peperangan di masa depan hanya berkutat pada perang konvensional. "Apa iya di masa depan akan muncul peperangan konvensional yang membutuhkan komponen cadangan. Saya enggak kebayang bagaimana se...
Peneliti LIPI Pertanyakan Definisi Ancaman Hibrida UU PSDN
News, Security Sector Reform

Peneliti LIPI Pertanyakan Definisi Ancaman Hibrida UU PSDN

Kompas.com - 03/02/2021, 16:27 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko mempertanyakan definisi ancaman hibrida yang termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Menurutnya, proses legislasi aturan tersebut tidak memuat tentang definisi yang jelas mengenai ancaman hibrida. "Secara legislasi memang tak pernah ada UU di sektor pertahanan yang mendefinisikan secara jelas apa itu ancaman hibrida," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Adapun ancaman hibrida itu sendiri termuat di Pasal 4 Ayat (2) huruf c dalam UU tersebut. Selain ancaman hibrid...
Soal Komcad, Peneliti Dorong Benahi Komponen Utama Pertahanan
News, Security Sector Reform

Soal Komcad, Peneliti Dorong Benahi Komponen Utama Pertahanan

CNN Indonesia | Jumat, 29/01/2021 03:17 WIB Jakarta, CNN Indonesia -Peneliti Imparsial, Gustika Jusuf menilai pembentukan komponen cadangan (Komcad) bukanlah sebuah urgensi dalam membangun pertahanan Indonesia. Menurutnya, daripada membentuk Komcad yang merekrut warga sipil, Gustika menyatakan pihaknya justru mendorong pemerintah Indonesia membenahi komponen utama yakni institusi militer dan alat utama sistem senjata (alutsista). "Tidak menolak adanya Komcad hanya saja tidak melihat urgensinya saat ini. Karena ancaman yang jelas tentu tidak membutuhkan manpower. Kita tidak ingin ada peningkatan militerisme," ujar Gustika dalam diskusi virtual via akun media sosial, Rabu (27/1) malam. Menurut Gustika, daripada terburu-buru membentuk komponen cadangan--padahal bukan hal urgensi-...
Hapus Diskriminasi di Dunia Pendidikan
News, Freedom of Religion and Beliefs

Eliminate Discrimination in Education

27 Januari 2021 | 19:29:31 Oleh: Amalia Suri PUBLICANEWS-KEWAJIBAN penggunaan kerudung yang diberlakukan kepada siswi muslim dan non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, mengundang perhatian luas dari berbagai kalangan. Isu ini bermula dari adanya unggahan video perdebatan antara salah satu orang tua murid siswi dengan pihak sekolah terkait kebijakan penggunaan kerudung. Siswi yang bersangkutan juga mengunggah surat pernyataan ketidaksediaannya mengikuti aturan memakai kerudung di sekolahan melalui akun Facebooknya. Dalam video yang beredar, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMKN 2 Padang, mengakui bahwa memang terdapat aturan terkait tata cara berpakaian bagi para peserta didik, salah satunya adalah kewajiban menggunakan kerudung bagi siswi di sekolah tersebut. ...
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Langkah Pemerintah Bentuk Komponen Cadangan 
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Langkah Pemerintah Bentuk Komponen Cadangan 

Senin, 25 Januari 2021 20:04 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, HRWG, KontraS, PBHI, IDeKA Indonesia, dan Centra Inisiative mengkritik pemerintah terkait pembentukan Komponen Cadangan (komcad). Mereka memandang pembentukan komcad merupakan langkah yang terburu-buru. Selain itu, menurut mereka kerangka pengaturannya di dalam Undang-Undang PSDN juga memiliki beberapa permasalahan yang cukup fundamental karena dinilai mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai jika rencana tersebut tetap dipaksakan, keberadaan komponen cadangan bukannya akan memperkuat pertahanan negara, namun justru memunculkan masalah-...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Kompas.com - 25/01/2021, 20:27 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah supaya pembentukan komponen cadangan (Komcad) dapat mempertimbangkan pembangunan TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara. "Pembentukan komponen ini hendaknya dijalankan dengan mempertimbangkan skala prioritas agenda reformasi sektor keamanan, terutama pembangunan TNI sebagai komponen utamanya yang masih menyisakan pekerjaan rumah," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021). Adapun pertimbangan tersebut mengacu pada masih lambannya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Kemudian, minimnya kesejahteraan pra...
Respons Aliansi Masyarakat Sipil Atas Investigasi Komnas HAM
News, Security Sector Reform

Respons Aliansi Masyarakat Sipil Atas Investigasi Komnas HAM

Sabtu 09 Jan 2021 00:03 WIB Red: Andri Saubani REPUBLIKA.CO.ID Masyarakat Sipil berpendapat atas hasil investigasi Komnas HAM terhadap kasus tewasnya enam laskar FPI yang diumumkan kepada pers, Jumat (8/1). Aliansi menyatakan, kesimpulan Komnas HAM dapat menjadi pijakan bersama pengungkapan kasus kematian enam anggota FPI di Km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek, beberapa waktu lalu. Aliansi Masyarakat Sipil yang menyampaikan hal itu terdiri dari IMPARSIAL, PBHI, ELSAM, HRWG, ICJR, Setara Institute, PIL-Net Indonesia, LBH PERS, Institut Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), dan Kontras. Menurut Aliansi, hasil investigasi Komnas HAM terhadap insiden kematian enam anggota FPI di tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Hasil itu juga ...
Hasil Investigasi Komnas HAM jadi Titik Terang Membuka Kasus Tewasnya Laskar FPI
News, Security Sector Reform

Hasil Investigasi Komnas HAM jadi Titik Terang Membuka Kasus Tewasnya Laskar FPI

Jumat, 08 Januari 2021 – 22:30 WIB jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil menyatakan hasil investigasi Komnas HAM terhadap insiden tewasnya enam anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 bisa dipertanggungjawabkan independensinya. Selain itu, hasil tersebut memenuhi unsur tanggung gugat sesuai standar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Aliansi tersebut terdiri dari IMPARSIAL, PBHI, ELSAM, HRWG, ICJR, Setara Institute, PIL-Net Indonesia, LBH PERS, Institut Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), dan KontraS "Laporan Komnas HAM menjadi penting dalam upaya mengurai dan menemukan titik terang peristiwa yang terjadi di tengah berbagai kesimpangsiuran informasi yang berkembang di publik, serta mengungkap fakta-fakta seputar peristiwa secara lebih objek...
en_GBEnglish (UK)