Reformasi Sektor Keamanan

“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”
Aktivitas, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”

Imparsial bekerja sama dengan LBH Semarang Menyelenggarakan Focus Group Disscusion dan Media Briefing dengan tema "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN" pada Kamis, 19 Mei 2022 di Semarang. Dengan Narasumber; Eti Oktaviani (Direktur LBH Semarang), Donny Danardono (Dosen FHK Unika Sugyopranoto), Ardi Manto Adiputra (Wakil Direktur Imparsial), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dengan Perserta Focus Group dan Media Brifing dari Mahasiswa Unika. Eti Oktaviani Direktur LBH Semarang mengatakan UU PSDN ini cukup mengerikan sebenarnya karena mengatur tentang komponen cadangan yang berpotensi membuat konflik horizontal seperti jaman Soeharto. Jika kita kupas secara detail, seperti definisi ancaman da...
Imparsial Sebut TNI Tak Punya Landasan Hukum Minta Sumbangan ke Warga
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Sebut TNI Tak Punya Landasan Hukum Minta Sumbangan ke Warga

Kompas.com, 1 Mei 2022, 15:01 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial, Ardi Manto Adi Putra, mengkritik sikap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meminta sumbangan kepada para pengusaha warung di Jayapura Utara, Papua, dengan dalih untuk diberikan kepada warga kurang mampu saat Idul Fitri. Menurut dia, anggota TNI tidak memiliki landasan hukum untuk meminta sumbangan kepada warga sipil. Dia mengatakan, tindakan itu juga menyimpang dari tugas, pokok, dan fungsi TNI. "Perilaku perburuan rente yang berkedok meminta sumbangan oleh prajurit TNI yang ramai belakangan ini jelas tidak punya dasar hukum dan merupakan bentuk penyimpangan yang mencoreng nama baik institusi TNI," kata Ardi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/5/2022)...
Imparsial Kritisi Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritisi Komponen Cadangan

Sabtu, 23 April 2022 - 19:14 WIB Oleh : Siti Ruqoyah VIVA – Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumberdaya nasipnal atau PSDN dinilai sudah bermasalah dari awal. Dia menyebut alasannya karena dilakukan  secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. "Di antaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,"katanya dalam sebuah diskusi, Sabtu 23 April 2022. Baca Selanjutnya... https://www.viva.co.id/berita/nasional/1469609-imparsial-kritisi-komponen-cadangan?fbclid=I...
UU PSDN Dinilai Bermasalah dari Awal
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

UU PSDN Dinilai Bermasalah dari Awal

Sabtu 23 Apr 2022 04:32 WIB Red: Joko Sadewo REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, sudah bermasalah dari awal. Menurutnya, prosesnya dilakukan  secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. “Di antaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Ardi, Jumat (22/4/2022). Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/rarfuh318/uu-psdn-dinilai-bermasalah-dari-awal ...
Diskusi FGD FH Unair, Keberadaan PSDN Bermasalah Gunakan Pradigma Lama
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Diskusi FGD FH Unair, Keberadaan PSDN Bermasalah Gunakan Pradigma Lama

Puguh Hariyanto Sabtu, 23 April 2022 - 00:11 WIB SINDONEWS JAKARTA - Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara kembali menuai banyak catatan. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan PSDN dinilai dari awal sudah bermasalah. Karena dilakukan secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. ”Diantaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Ardi, Jumat (22/4/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/751513/15/diskusi-fgd-...
Imparsial: Definisi Ancaman pada UU PSDN untuk Pembentukan Komcad Tidak Jelas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Definisi Ancaman pada UU PSDN untuk Pembentukan Komcad Tidak Jelas

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA Jumat, 22 April 2022, 22:17 WIB RepublikaMerdeka-Masih ada banyak catatan yang harus diselesaikan dibalik keberadaan UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dibuat untuk pengutan sistem pertahanan negara. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan proses pembahasan PSDN  dinilai dari awal sudah bermasalah. Salah satunya, kata dia, pembahasannya dilakukan secara tidak transparan dan dibahas dalam waktu singkat di DPR. Akibatnya, kata Ardi Manto, di kemudian hari secara substansi UU PSDN memiliki berbagai persoalan yang dikrtitik publik. "Diantaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan ...
Putusan Gugatan Terkait Pangdam Jaya Dinilai Mengecewakan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Putusan Gugatan Terkait Pangdam Jaya Dinilai Mengecewakan

Fachri Audhia Hafiez • 20 April 2022 17:49 Medcom.id Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil menilai putusan gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya dinilai mengecewakan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan tersebut."Kekecewaan kami atas hasil putusan dissmisal majelis hakim PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan kami tidak dapat diterima," kata peneliti Imparsial Husein Ahmad saat konferensi pers, Rabu, 20 April 2022. Baca Selanjutnya... https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNlWmL9K-putusan-gugatan-terkait-pangdam-jaya-dinilai-mengecewakan
Tok! PTUN Jakarta Tolak Gugatan Keluarga Korban 98 Soal Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tok! PTUN Jakarta Tolak Gugatan Keluarga Korban 98 Soal Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari Rabu, 20 April 2022 | 08:25 WIB Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengangkat Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Gugatan tersebut gagal dilanjutkan karena masalah administrasi. Penolakan gugatan dilakukan PTUN Jakarta pada sidang yang dilakukan pada Selasa (19/4/2022). Adapun sidang yang digelar itu beragendakan pemeriksaan persiapan administrasi atau dismissal process. "Betul (ditolak)," kata anggota kuasa hukum penggugat sekaligus Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani saat dihubungi, Selasa (19/4/2022). Baca Selanjutnya... https://www.suara....
PTUN Tolak Gugatan Soal Pengangkatan Mayjen Untung Sebagai Pangdam Jaya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

PTUN Tolak Gugatan Soal Pengangkatan Mayjen Untung Sebagai Pangdam Jaya

Rabu 20 Apr 2022 03:59 WIB Rep: Flori Sidebang/ Red: Ilham Tirta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang dilayangkan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Informasi ini pun dibenarkan oleh anggota kuasa hukum penggugat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani. Julius mengatakan, keputusan tersebut disampaikan saat persidangan di PTUN Jakarta, Selasa (19/4/2022). "Betul (gugatan ditolak), proses dismissal (pemeriksaan persiapan administrasi)," kata Julius, Selasa (19/4/2022). Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/ralmw7485/ptun-tolak-gugatan-soal-pengangkatan-mayjen-untung-sebagai-pangdam-jaya?fbclid=IwAR2_i60_GH7w...
PTUN Tolak Gugatan Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

PTUN Tolak Gugatan Pengangkatan Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya

Riezky Maulana,  Rabu 20 April 2022 02:47 WIB OKEZONE JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terkait pengangkatan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya. Gugatan itu awalnya dilayangkan keluarga korban penghilangan paksa. Di mana, dalam perkara dengan nomor 87/G/2022/PTUN.JKT itu, bertindak selalu kuasa hukum adalah Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. "Tahapan putusan, dismisal ditolak," tulis putusan perkara dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (19/4/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.okezone.com/read/2022/04/20/337/2581841/ptun-tolak-gugatan-pengangkatan-mayjen-untung-jadi-pangdam-jaya
id_IDBahasa Indonesia