Reformasi Sektor Keamanan

Hujan Kecaman dan Solidaritas Lawan Bom Katedral Makassar
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Hujan Kecaman dan Solidaritas Lawan Bom Katedral Makassar

tim, CNN Indonesia | Minggu, 28/03/2021 16:26 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Peristiwa ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3), menuai kecaman dari berbagai kelompok sipil. Mulai dari Gusdurian hingga lembaga swadaya masyarakat bidang Hak Asasi Manusia, Imparsial. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menyatakan beberapa sikap yang merespons peristiwa ledakan bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar tersebut. "Pertama, mengutuk keras aksi bom bunuh diri apapun motif dan ideologinya," ujar Alissa melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com. Selanjutnya, ia meminta pihak keamanan mengusut tuntas kasus tersebut dan melacak pelaku hingga jaringan yang terkait. Kemudian, juga meminta pemerintah setempat mel...
Tiga Alasan Imparsial Menolak Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Alasan Imparsial Menolak Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Kamis, 04 Maret 2021 – 21:50 WIB jpnn.com, JAKARTA - Lembaga pemantau HAM Imparsial menyatakan langkah finalisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme amat berbahaya. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintah tidak mengindahkan berbagai catatan kritis dan masukan publik terhadap muatan rancangan peraturan tersebut. “Jika dipaksakan pengesahannya, akan membahayakan kehidupan demokrasi, HAM, dan sistem penegakan hukum,”  ujar Gufron di Jakarta, Kamis (4/3). Menurutnya, ada sejumlah permasalahan dalam rancangan peraturan tersebut. Pertama, soal pengerahan TNI dalam mengatasi terorisme cukup hanya atas dasar perintah presiden. “Ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang mengatur pengerahan TNI haru...
Imparsial Nilai Pemerintah Abaikan Masyarakat Soal PelibatanTNI Atasi Terorisme
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Nilai Pemerintah Abaikan Masyarakat Soal PelibatanTNI Atasi Terorisme

Kamis, 4 Maret 2021 17:40 WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-  Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial terus menyatakan keberatannya atas langkah pemerintah yang bersikukuh melakukan finalisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. “Jika dipaksakan pengesahannya oleh pemerintah akan membahayakan kehidupan demokrasi, HAM, dan sistem penegakan hukum,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/3/2021). Ghufron menilai pemerintah sepertinya tidak mengindahkan berbagai catatan kritis dan masukan publik terhadap muatan rancangan peraturan tersebut yang bertabur masalah. Dikatakannya, dari draf Perpres yang beredar di masyarakat, sejumlah permasalahan dalam rancangan peraturan itu antara lain, pertam...
Keterlibatan Komponen Cadangan Militer dalam Proyek Food Estate Berpotensi Melanggar HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Keterlibatan Komponen Cadangan Militer dalam Proyek Food Estate Berpotensi Melanggar HAM

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 17/02/2021 13:08 WIB Jakarta, INDONEWS.ID - Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, keterlibatan komponen cadangan militer dalam pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.(HAM). Penilaian ini disampaikan Ardi karena proyek food estate bukan merupakan bidang dikerjakan oleh komponen cadangan yang cenderung berbauh militer. Menurutnya, pengerjaan proyek strategis nasional ini lebih tepat digarapkan oleh Kementerian Pertanian yang sangat relevan denga pengembangan pangan dan pertanian di Indonesia. Bukan dikerjakan oleh komponen cadangan militer yang menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan. "Keterlibatan komponen cadangan dalam upaya pengembangan food estate sangat mungkin menimbulkan pelangg...
Pemerintah Diminta Hati-hati Definisikan Ekstremisme
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Diminta Hati-hati Definisikan Ekstremisme

CNN Indonesia | Selasa, 16/02/2021 07:51 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta pemerintah berhati-hati dalam mendefinisikan ekstremisme. Gufron menjelaskan ada banyak definisi ekstremisme kekerasan yang mesti dikaji satu persatu. Pendefinisian yang tepat juga bisa membantu menentukan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi paham terorisme di Indonesia. "Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pencegahan terorisme mengingat belum ada kesamaan apa sih ekstremisme kekerasan, ini akan menentukan corak kebijakan yang akan dibuat," kata Gufron dalam diskusi virtual di Facebook Imparsial, Senin (15/2). Gufron juga menyinggung masalah ekstremisme kekerasan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pe...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Batalkan Pembentukan Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Batalkan Pembentukan Komponen Cadangan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews Kamis, 11 Feb 2021 13:58 WIB Jakarta - detikNews Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penerbitan PP No 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2019 tentang Komponen Cadangan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil tak ada urgensi untuk menerbitkan PP tersebut. "Kami menilai rencana pembentukan komponen cadangan pada saat ini sesungguhnya tidak urgent. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus untuk memperkuat komponen utamanya, yakni TNI dalam memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional, ketimbang membentuk komponen cadangan," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021). Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkritik Pasal 69 PP Kompo...
NGO, Mahasiswa, dan Buruh Kritisi PP Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

NGO, Mahasiswa, dan Buruh Kritisi PP Komponen Cadangan

Kamis, 11 Februari 2021 15:41 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Non Government Organization (NGO), mahasiswa, dan buruh mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2021 lalu.  Mereka menilai PP yang menjadi dasar Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melakukan perekrutan dan pelatihan calon Komponen Cadangan bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan.  Justru, menurut mereka, Pemerintah dan DPR lebih baik fokus untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan.  Hal tersebut disampaikan Andi Muhammad Rezaldy dari KontraS yang merupakan bag...
Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan

Kompas.com - 03/02/2021, 18:03 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko meminta pemerintah fokus memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI ketimbang membentuk komponen cadangan (komcad). "Yang perlu adalah kualitasnya, profesionalisme ditingkatkan, dan modernisasi alutsistanya," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Selain memodernisasi alutsista, pihaknya juga menyarankan pemerintah supaya bisa membenahi kekurangan yang tengah dihadapi TNI. Misalnya, permasalahan profesionalitas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI. Menurutnya, hingga kini masih diperlukan perbai...
Anggaran Rp 1 Triliun Bentuk Komcad Sebaiknya Digunakan untuk Tingkatkan Taraf Hidup Komponen Utama
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Anggaran Rp 1 Triliun Bentuk Komcad Sebaiknya Digunakan untuk Tingkatkan Taraf Hidup Komponen Utama

Rabu, 3 Februari 2021 21:27 WIB Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membentuk komponen cadangan (Komcad) baiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup para komponen utama. Alasannya pembentukan Komcad saat ini bukanlah prioritas, sementara para komponen utama, dalam hal ini prajurit TNI, taraf hidupnya masih kurang baik. Bahkan banyak prajurit TNI yang saat ini masih tinggal di perkampungan dan mengontrak. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin dalam webinar Imparsial, Rabu (3/2/2021). "Saya sepakat bahwa komponen cadangan itu suatu saat perlu, tetapi bereskan dulu komponen utamanya, kesejahteraan, pendidikannya, meningkatkan kualitas k...
Pembentukan Komponen Cadangan Diragukan Efektif Hadapi Peperangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pembentukan Komponen Cadangan Diragukan Efektif Hadapi Peperangan

Kompas.com - 03/02/2021, 17:41 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko ragu pembentukan komponen cadangan (komcad) efektif untuk menghadapi peperangan. "Saya juga enggak yakin komponen cadangan bisa efektif," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Diandra menyebut, penyebab tidak efektifnya komcad karena pemerintah sendiri belum memproyeksikan jenis peperangan yang terjadi di masa depan. Ia meragukan jika peperangan di masa depan hanya berkutat pada perang konvensional. "Apa iya di masa depan akan muncul peperangan konvensional yang membutuhkan komponen cadangan. Saya enggak kebayang bagaimana se...
id_IDBahasa Indonesia