Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: Operasi Militer di Papua Ilegal
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Operasi Militer di Papua Ilegal

11/12/2021 Anugrah Andria Peneliti dari Imparsial menyebut operasi militer yang dilakukan di Papua adalah ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Benarkah demikian? VOA — Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Hussein dalam acara diskusi Swarga Fest dengan tema "Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?". "Itu yang kemudian menjadi bermasalah bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua sebenarnya adalah op...
Papua Pascareformasi Tak Lagi Berstatus Daerah Operasi Militer, Imparsial Pertanyakan Mobilisasi TNI
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Papua Pascareformasi Tak Lagi Berstatus Daerah Operasi Militer, Imparsial Pertanyakan Mobilisasi TNI

Jumat, 10 Desember 2021 19:46 WIB Penulis: Danang Triatmojo Editor: Adi Suhendi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSM yang bergerak mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia, Imparsial menyoroti maraknya operasi militer di Papua. Padahal, Papua pascareformasi tak lagi berstatus sebagai daerah operasi militer yang berarti bumi Cenderawasih itu sama seperti Jakarta atau wilayah lain di Indonesia. "Sebelum reformasi papua ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Pada pascareformasi, Papua tidak lagi ditetapkan sebagai daerah operasi militer, artinya statusnya sama dengan Jakarta, Yogyakarta, dengan seluruh wilayah di Indonesia," kata peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam diskusi daring 'Kekerasan Bersenjata di...
Komisi I DPR: Dana Otsus Papua Tak Mengalir ke Rakyat, Macet di Atas
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Komisi I DPR: Dana Otsus Papua Tak Mengalir ke Rakyat, Macet di Atas

CNN IndonesiaJumat, 03 Dec 2021 03:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). "Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah," katanya. Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus. "Otsus dal...
Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?

Jumat, 3 Desember 2021 10:54 Editor: Roifah Dzatu Azmahlihat foto Teribun-Papua.com-Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme. Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks. Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak.  Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Pa...
Komnas HAM: Belasan Organisasi KKB di Papua Ingin Dialog Damai
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Komnas HAM: Belasan Organisasi KKB di Papua Ingin Dialog Damai

CNN IndonesiaKamis, 02 Dec 2021 20:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan belasan dari 23 organisasi yang disebut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menginginkan dialog damai.Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya mendengar langsung keinginan tersebut saat berkunjung ke Papua. "Ada belasan yang sudah ditemui oleh tim Komnas HAM dan kami tawarkan seandainya dilakukan dialog perdamaian, kita contohkan seperti di Aceh, apakah bersedia, rata-rata menjawab bersedia," kata Taufan dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211202190915-20-729214/komnas-ham-belasan-...
TB Hasanuddin Beberkan 13 Operasi Militer yang Telah Digelar di Papua Dalam Kurun 34 Tahun
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

TB Hasanuddin Beberkan 13 Operasi Militer yang Telah Digelar di Papua Dalam Kurun 34 Tahun

Kamis, 2 Desember 2021 16:46 WIB Penulis: Gita Irawan Editor: Johnson Simanjuntak TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membeberkan sebanyak 13 Operasi Militer di Papua telah dilakukan selama 34 tahun yakni dari tahun 1966 sampai 2000. Ia mengatakan operasi tersebut di antaranya Operasi Bharatayuda pada tahun 1966 sampai 1967, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas pada tahun 1970-1974, Operasi Senyum pada tahun 1977-1978, Operasi Sapu Bersih atau Saber pada tahun 1978-1982. Selain itu, kata dia, ada pula Operasi Gagak I dan Gagak II pada 1985 sampai 1987, Operasi Kasuari pada 1987 sampai 1988, Operasi Kasuari Kedua pada 1988 sampai 1988, Operasi Rajawali I, II, dan III pa...
BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA

Penulis Suara Paupa - 2 Des 2021 JAYAPURA,SUARAPAPUA.com -Ketua BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Cenderawasih, Yops Itay mendesak Negara menarik seluruh pasukan militer Non organik dari Tanah Papua. Pernyataan ini disampingkan Yosp Itlay kepada Suarapapua,com, di Jayapura, saat dihubungi melalui telepon genggam pada selasa 21 November 2021 Itlay menjelaskan Pemerintah Pusat segera mencabut militer non organik yang dikirim dengan tujuan untuk menjaga kedamaian Papua. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/02/bem-uncen-desak-negara-tarik-militer-non-organik-dari-papua/
Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 09:20 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata. Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, d...
1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT OPM
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT OPM

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 06:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- 1 Desember kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menjelaskan, momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961 silam. "Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka. Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan untuk diakui selama 60 tahun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/...
KETIKA MASJID,GEREJA, DAN PURA BERDIRI KOKOH DI PELATARAN BALAI DESA
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

KETIKA MASJID,GEREJA, DAN PURA BERDIRI KOKOH DI PELATARAN BALAI DESA

Senin 22 November 2021 19:05 Redaksi Nasional Koropak.co.id- Kabar Sangat Memperlihatkan Harmoni dan Toleransi. Tampa banyak berkata-kata teori, warga di desa ini membuktikan bahwa visi kebhinekaan bisa di amalkan. Pancasila menjadi rujukan mereka membangun kehidupan yang Haronis penuh kedamaian. Baca Selanjutnya....... https://news.koropak.co.id/16949/ketika-masjid-gereja-dan-pura-berdiri-kokoh-di-pelataran-balai-desa
id_IDBahasa Indonesia