Kabar

8 Rekomendasi Imparsial soal Penerapan Perkap HAM untuk Cegah Penyiksaan
HAM, Kabar

8 Rekomendasi Imparsial soal Penerapan Perkap HAM untuk Cegah Penyiksaan

Rabu, 24 Februari 2021 17:20 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto mengungkapkan delapan rekomendasi soal penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (Perkap HAM) untuk mencegah penyiksaan.  Pertama, kata dia, adalah pendidikan anti penyiksaan atau pendidikan tentang hak asasi manusia perlu mendapat porsi utama di semua jenjang pendidikan.  Menurutnya, kenyataan di lapangan menunjukkan pendidikan terkait hal tersebut masih minim. Hal tersebut disampaikan Ardi dalam Diskusi Publik secara virtual bertajuk "Evaluasi Implementasi Perkap HAM dalam Mencegah praktik Penyiksaan" pada Rabu (24/2/2021). "Sementara kerja-kerja kepolisian sangat potensial u...
Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE
Kabar

Koalisi Sipil Harap Jaksa Agung Tuntut Bebas Tersangka UU ITE

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 18:51 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi masyarakat sipil pembela HAM mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin segera menuntut bebas semua tersangka yang dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peneliti Imparsial, Firman Imaduddin menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret dari pemerintah yang berencana merevisi UU ITE. "Presiden memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk berani menuntut bebas kepada semua mereka yang saat ini dijerat atau ditersangkakan dengan pasal-pasal karet tersebut, terutama UU ITE," kata Firman dalam konferensi pers secara daring, Jumat (19/2). Firman menilai langkah merevisi UU ITE oleh pemerintah memiliki indikasi ke arah yang benar. Meski d...
Presiden Didesak Segera Perintahkan Menkumham Mulai Revisi UU ITE
HAM, Kabar

Presiden Didesak Segera Perintahkan Menkumham Mulai Revisi UU ITE

Kompas.com - 19/02/2021, 15:51 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk memproses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Kami mendesak presiden memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memulai proses revisi UU ITE tersebut," ujar peneliti Imparsial, Firman Imaduddin dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/2/2021). Adapun koalisi pembela HAM terdiri dari sejumlah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari, Imparsial, HRWG, Kontras, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Jakarta, hingga YPII. Menurut Firman, sinyalemen revisi UU ITE juga menjad...
Koalisi: Interpretasi UU ITE Buka Ruang Kriminalisasi Baru
HAM, Kabar

Koalisi: Interpretasi UU ITE Buka Ruang Kriminalisasi Baru

CNN Indonesia | Jumat, 19/02/2021 11:59 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik pemerintah yang berencana merumuskan pedoman interpretasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Beberapa organisasi masyarakat sipil menyatakan rencana tersebut tidak tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi. Pasal-pasal karet dalam UU ITE memang bermasalah dan telah memakan korban," kata Koalisi Masyarakat Sipil melalui keterangan tertulis, Jumat (19/2). Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah lembaga yakni LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, Elsam, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia, Rumah Cemara, dan LeIP.  Mereka menilai UU ITE lebih mendesak direvisi karena memuat poin-poin yan...
Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah
HAM, Kabar

Koalisi Masyarakat Sipil: Pedoman Interpretasi UU ITE Logika Salah

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:21 WIB Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah melakukan penyusunan pedoman interpretasi resmi terhadap Undang–Undang Informasi dan Transasksi Elektronik atau UU ITE, seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Kolisi yang memprotes rencana pemerinth itu diantaranya adalah LBH Pers, SAFENet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, Imparsial, AJI Indonesia. Pengacara Publik LBH Pers, Rizki Yudha mewakili koalisi menyatakan bahwa rencana tersebut tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi. "Pemerintah seharusnya mencabut seluruh pasal–pasal yang dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan akibat pen...
Keterlibatan Komponen Cadangan Militer dalam Proyek Food Estate Berpotensi Melanggar HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Keterlibatan Komponen Cadangan Militer dalam Proyek Food Estate Berpotensi Melanggar HAM

Oleh : Marsi Edon - Rabu, 17/02/2021 13:08 WIB Jakarta, INDONEWS.ID - Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, keterlibatan komponen cadangan militer dalam pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.(HAM). Penilaian ini disampaikan Ardi karena proyek food estate bukan merupakan bidang dikerjakan oleh komponen cadangan yang cenderung berbauh militer. Menurutnya, pengerjaan proyek strategis nasional ini lebih tepat digarapkan oleh Kementerian Pertanian yang sangat relevan denga pengembangan pangan dan pertanian di Indonesia. Bukan dikerjakan oleh komponen cadangan militer yang menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan. "Keterlibatan komponen cadangan dalam upaya pengembangan food estate sangat mungkin menimbulkan pelangg...
Pemerintah Diminta Hati-hati Definisikan Ekstremisme
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Diminta Hati-hati Definisikan Ekstremisme

CNN Indonesia | Selasa, 16/02/2021 07:51 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta pemerintah berhati-hati dalam mendefinisikan ekstremisme. Gufron menjelaskan ada banyak definisi ekstremisme kekerasan yang mesti dikaji satu persatu. Pendefinisian yang tepat juga bisa membantu menentukan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi paham terorisme di Indonesia. "Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pencegahan terorisme mengingat belum ada kesamaan apa sih ekstremisme kekerasan, ini akan menentukan corak kebijakan yang akan dibuat," kata Gufron dalam diskusi virtual di Facebook Imparsial, Senin (15/2). Gufron juga menyinggung masalah ekstremisme kekerasan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pe...
Perlu Perda Kerukunan Sebelum Terjadi Gejolak
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perlu Perda Kerukunan Sebelum Terjadi Gejolak

Editor: Ivan Aditya 13 Februari 2021 WIB KULONPROGO, KRJOGJA.com – Pesatnya pembangunan di Kabupaten Kulonprogo harus diimbangi dengan kesiapan mental spiritual dan budaya masyarakatnya agar irama kehidupan dapat tetap mengalir selaras dan seirama. Untuk itu perlu dibangun kebersamaan, kerukunan dan keharmonisan sesama warga masyarakat sebagai langkah antisipatif sebelum terjadi gejolak dan yang dapat mengoyak hal-hal tersebut. “Salah satu langkah antisipatif yang dipandang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mampu mencegah munculnya ketidakrukunan, ketidakharmonisan di masyarakat adalah dengan membuat/menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai kerukunan,” kata Agung Mabruri Asrori Ketua FKUB Kabupaten Kulonprogo pada diskusi terkait rencana pembentukan perda tentang kerukuna...
Kulonprogo Segera Miliki Perda Kerukunan
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kulonprogo Segera Miliki Perda Kerukunan

Oleh:Jalu Rahman Dewantara13 Februari 2021 - 04:47 WIB Harianjogja.com, KULONPROGO—Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kulonprogo menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kerukunan. FGD yang digelar melibatkan perwakilan dari beberapa instansi pemerintah dan DPRD Kulonprogo, anggota FKUB, Komisioner Komnas HAM, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (Pusham UII), serta Imparsial digelar di Rumah Makan Dapur Semar, Wates, Kamis (11/2/2021). Ketua FKUB Kulonprogo, Agung Mabruri Asrori, mengatakan kehadiran Perda Kerukunan di Kulonprogo bertujuan untuk menjaga kebersamaan, kerukunan dan keharmonisan warga di tengah pesatnya pembangunan di Bumi Menoreh. Menurutnya, pesatnya pembangunan harus diimbangi dengan kesiapan ...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Batalkan Pembentukan Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Batalkan Pembentukan Komponen Cadangan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews Kamis, 11 Feb 2021 13:58 WIB Jakarta - detikNews Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik penerbitan PP No 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2019 tentang Komponen Cadangan. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil tak ada urgensi untuk menerbitkan PP tersebut. "Kami menilai rencana pembentukan komponen cadangan pada saat ini sesungguhnya tidak urgent. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus untuk memperkuat komponen utamanya, yakni TNI dalam memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional, ketimbang membentuk komponen cadangan," demikian keterangan Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (11/2/2021). Koalisi Masyarakat Sipil juga mengkritik Pasal 69 PP Kompo...