Apa yang salah dari UU PSDN?

  1. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan UU PSDN di tengah masih banyaknya pasal-pasal yang bermasalah dalam undang-undang itu akan memberikan dampak sosiologis, ekonomi, hukum dan HAM, politik, pertahanan dan keamanan itu sendiri.

Dampak sosiologis

Secara sosiologis, pelatihan dasar kemiliteran oleh UU PSDN ini juga perlu dilihat dampak sosiologisnya. Mereka yang dilatih secara kemiliteran selama tiga bulan juga perlu dilihat dampak kelanjutannya. Mereka yang sudah terlatih dengan dasar kemiliteran jika tidak terkontrol tentu dapat berdampak pada aspek keamanan. Jangan sampai latihan dasar kemiliteran nanti justru menjadi tempat dan ajang untuk pelatihan gratis bagi para pelaku kejahatan seperti kelompok terorisme, dan kelompok kejahatan lainnya. Apalagi jika komponen cadangan digunakan untuk ancaman non-perang akan berpotensi menimbulkan potensi konflik horizontal di masayarakat. 

Ketiadaan pengawasan terhadap komponen cadangan di masa ‘tidak aktif’ juga membuka celah adanya penyalahgunaan dan menimbulkan kerawanan di masyarakat. 

Dampak ekonomi

Pembentukan komponen cadangan juga akan mengganggu iklim ekonomi dan bisnis yang sedang berjalan mengingat perusahaan yang memiliki pegawai akan sulit mencari penggantinya di perusahaan tempat ia bekerja jika ditarik menjadi Komcad atau ketika masa pelatihan dasar kemiliteran. Apalagi bila gaji per bulan yang didapatkan tidak sebanding dengan tunjsngsn yang diterima ketika menjadi anggota Komponen Cadangan. Tentu hal ini akan menjadi masalah ekonomi baru bagi keluarganya. 

Pengambilalihan komponen cadangan berupa sumber daya alam dan buatan oleh Kementerian Pertahanan akan memiliki dampak serius bagi kehidupan ekonomi dan bisnis di Indonesia, mengingat proses verifikasi pengambilalihan yang tidak jelas pengaturannya dan melanggar hak properti masyarakat.

Dampak hukum dan HAM

Pembentukan komponen cadangan melalui UU PSDN akan berpotensi menimbulkan masalah hukum khususnya terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Tidak adanya pengakuan terhadap asas consentious objection dan adanya sanksi pidana meniadakkan hak-hak konstitusional warga. Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pembentukan komponen cadangan juga menyiptakan ketidakpastian hukum, baik bagi TNI maupun warga sipil yang terlibat. Apabila ada insiden yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia dalam kegiatan komponen cadangan, baik pada proses pelatihan maupun penyegaran, tidak ada jaminan dan perlindungan hukum bagi warga sipil maupun prajurit TNI yang terlibat.

Dampak pertahanan

Pembentukan komponen cadangan di tengah keterbatasan anggaran pertahanan akan memiliki dampak terhadap agenda penguatan alutista dan peningkatan profesionalisme TNI itu sendiri. Pembiayaan pembentukan komponen cadangan bukan hal yang sedikit dan membutuhkan anggaran yang besar sehingga hal ini akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan di Indonesia. Selain itu, efektivitas dari dukungan komponen cadangan terhadap pelaksanaan tugas komponen utama dalam menghadapi ancaman militer juga belum jelas. Ketidakjelasan mekanisme dan standar pembentukan komponen cadangan akan menimbulkan gap antara dua komponen tersebut.

Dampak Politik

Pembentukan komponen cadangan dengan pengaturan yang tidak rinci sebagaimana di maksud dalam UU PSDN ini akan memiliki dampak politis dan rawan untuk dipolitisasi. Dengan penggunaan komponen cadangan yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman non-militer-hibrida maka besar kemungkinan politisasi terhadap komponen cadangan untuk tujuan tujuan politik lain seperti pernah terjadi pada 1998 di mana Pamswakarsa digunakan untuk menghadapi demontrasi mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR 1998.  UU PSDN lebih memperlihatkan dimensi hegemoni pemerintah terhadap kehidupan masyarakat untuk tujuan-tujuan yang potensial disalahgunakan khususnya terkait pelibatan masyarakat untuk menghadapi ancaman non-perang. Dalam konteks itu, UU PSDN ini menjadi ancaman serius bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia.

Rekomendasi

  1. a UU PSDN masih mengandung pasal-pasal bermasalah sehingga dapat menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pembentukan komponen cadangan tanpa pengaturan yang lebih rinci dan lebih benar akan menimbulkan masalah sendiri bagi keamanan, kebebasan dan kehidupan demokrasi di Indonesia
  1. Pemerintah tidak perlu terburu buru untuk melakukan implementasi atas UU PSDN ini. Presiden perlu menimbang ulang terkait dengan penerapan UU PSDN ini. Masih ada waktu untuk Presiden melakukan legislative review terhadap UU ini sebelum UU ini diimplementasikan. 

Dalam jangka pendek dan jangka menengah sebaiknya pemerintah fokus untuk memperkuat komponen utamanya yakni TNI dalam hal penguatan alutsista, peningkatan kapasitas profesionalisme TNI dan peningkatan kesejahteraan prajurit dan bukan malah membentuk komponen cadangan. Apalagi di tengah kondisi anggaran sektor pertahanan yang terbatas.

Powered By EmbedPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *