Apa yang salah dari UU PSDN?

  1. Masalah Anggaran dan Pertanggungjawaban

Prinsip dalam UU PSDN ini juga menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. Dalam UU PSDN, alokasi anggaran untuk kegiatan Komcad ini dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 75). Padahal menurut Pasal 25 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN.

Sentralisasi sumber keuangan ini terikat erat dengan prinsip kendali sipil di atas militer. Sentralisasi ini menjamin kuasa pemerintahan sipil dalam membentuk strategi nasional, mendorong transparansi dan pertanggungjawaban militer, serta mencegah korupsi, konflik kepentingan, dan kesewenang-wenangan.

UU PSDN mengabaikan prinsip penggunaan anggaran yang sifatnya sentralistik ini. Pasal 75 huruf b dan c menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sementara pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”.

Keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan secara absolut. 

Pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *