Apa yang salah dari UU PSDN?

  1. Masalah Hak Konstitusional Warga dan Hukum Militer

Negara-negara yang memiliki wajib militer atau perekrutan massal, umumnya memiliki aturan terkait hak-hak konstitusional warga negara untuk menolak mengambil bagian atau mematuhi perintah militer untuk alasan-alasan tertentu.

Hal ini terkait erat dengan hak mendasar seseorang untuk memiliki kebebasan dan keamanan (right to liberty and security) serta kebebasan untuk berpikir, berhati nurani dan beragama (freedom of thought, conscience and religion). Hak-hak mendasar ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi perekrutan atau bahkan peperangan.

Berhubungan dengan hal itu, Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN High Commission for Human Rights) mengeluarkan Resolusi 1998/77mengenai penolakan terhadap wajib militer oleh seseorang. Di sana dibahas tentang Conscientious Objection, atau “penolakan bersungguh-sungguh,” yang berarti penolakan seseorang terhadap wajib militer berdasarkan kepercayaan (belief). Sedangkan individu yang menggunakannya disebut sebagai Conscientious Objector (CO).

Konsep ini merupakan penafsiran Komnas HAM PBB dari Pasal 18 ICCPR mengenai kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama (freedom of thought, conscience and religion). Komentar Umum (General Comment) Nomor 24 Paragraf berkait dengan Pasal 18 ICCPR oleh Komite HAM (Human Rights Committee) dinyatakan bahwa:

“The Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but the Committee believes that such a right can be derived from article 18, in as much as the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one’s religion or belief.“ 

Apa saja definisi dari belief ini? Meski salah satu yang dipandang umum adalah kepercayaan agama, ia juga mencakup kepercayaan atau prinsip nurani dan non-religius. Misalnya pemegang kepercayaan pasifisme yang menentang pertumpahan darah dalam wujud apapun. 

Resolusi 1998/77 Komisi HAM PBB menekankan agar negara harus mengambil setiap tindakan yang perlu untuk menahan diri dari mengecam para CO dan melakukan penghukuman berulang akibat pengabaian melakukan wajib militer. Terutama mengingat bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kembali terhadap suatu kejahatan dimana ia telah menerima hukuman atau dibebaskan berdasarkan hukum dan hukum acara pidana dari masing-masing negara. Negara juga tidak boleh mendiskriminasi CO dari hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik mereka.

Untuk negara-negara yang belum punya aturan mengenai conscientious objection namun punya peraturan terkait wajib militer, Komis HAM PBB merekomendasikan aturan yang memfasilitasi mereka untuk melakukan dinas pengganti (alternative service) yang sesuai. Bentuk dinas mereka juga dilakukan atas dasar pelayanan kepentingan publik, bukan sebagai hukuman.

Bahkan sesuai dengan persyaratan dan definisi pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, resolusi ini mendorong negara-negara untuk memberi suaka pada mereka yang meninggalkan negara asal untuk menghindari persekusi akibat status mereka sebagai CO.

Mungkin mudah untuk berargumen bahwa segala prinsip barusan hanya berlaku untuk wajib militer. Sementara, perekrutan Komcad yang bersifat sukarela tentu tidak bisa dibilang wajib militer. Masalahnya, setelah persetujuan ditandatangani, banyak hak dasar manusia yang tidak difasilitasi atau diatur dalam UU PSDN.

Butuh sumber soal bisa masuk ga bisa keluar. 

Begitu mereka diaktifkan sebagai komponen cadangan, mereka tidak lagi terikat pada hukum sipil. Mereka terikat hukum militer. Hukum militer sendiri sejak dulu masih mengandung sangat banyak masalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *