Wednesday, October 28

Apa yang salah dari UU PSDN?

Di tengah karut-marut ujung masa jabatan DPR periode 2014-2019, DPR telah mengesahkan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Pembahasan UU ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat: Surat Presiden dikirim oleh Presiden kepada Komisi I DPR pada tanggal 17 Juli 2019, dan telah disahkan oleh DPR pada 26 September 2019.

Seperti banyak UU lain yang disahkan secara tergesa-gesa, ia mengandung banyak sekali permasalahan.

Rancangan UU PSDN ini, ketika dulu disebut sebagai RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), mendapat penolakan keras dari publik. Kritik keras terutama ditujukan pada aspek wajib militer yang dinilai berlebihan. 

Dalam wujud terbarunya sebagai UU PSDN, cakupan UU ini diperluas.  Selain mengatur pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai komponen cadangan (Komcad) pertahanan, ia juga mencakup Sumber Daya Alam dan Buatan (SDA dan SDB). Artinya, UU ini mengatur tata cara militer mengambil alih fasilitas seperti pabrik atau jembatan dari publik ataupun swasta untuk kepentingan pertahanan dalam kondisi darurat.

Namun setidaknya pemanfaatan SDM dalam UU terbaru ini tidak lagi bersifat wajib, melainkan sukarela. Setidaknya pendaftarannya.

“Wajib militer bagi masyarakat sipil sifatnya sukarela. Ini clear, tidak ada unsur pemaksaan adalm UU PSDN”, ujar Panitia Kerja RUU PSDN Satya Widya Nugraha melalui Antara. “Kesukarelaan melalui proses screening, sehingga mereka bisa dijadikan komponen cadangan. Komponen utama adalah TNI sesuai konstitusi garda terdepan penyelamatan negara. Masyarakat sipil bisa berpartisipasi melalui pola bottom up.”

Apakah ini berarti bahwa “wajib militer” dalam UU PSDN bebas dari masalah? Bagaimana dengan pemanfaatan SDA dan SDB, apakah penegakannya menjamin perlindungan hak sipil? Apakah aturan-aturan baru ini dengan efektif dan efisien akan meningkatkan kapasitas pertahanan negara?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *