Sunday, September 27

Apa yang salah dari UU PSDN?

Di tengah karut-marut ujung masa jabatan DPR periode 2014-2019, DPR telah mengesahkan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Pembahasan UU ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat: Surat Presiden dikirim oleh Presiden kepada Komisi I DPR pada tanggal 17 Juli 2019, dan telah disahkan oleh DPR pada 26 September 2019.

Seperti banyak UU lain yang disahkan secara tergesa-gesa, ia mengandung banyak sekali permasalahan.

Rancangan UU PSDN ini, ketika dulu disebut sebagai RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), mendapat penolakan keras dari publik. Kritik keras terutama ditujukan pada aspek wajib militer yang dinilai berlebihan. 

Dalam wujud terbarunya sebagai UU PSDN, cakupan UU ini diperluas.  Selain mengatur pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai komponen cadangan (Komcad) pertahanan, ia juga mencakup Sumber Daya Alam dan Buatan (SDA dan SDB). Artinya, UU ini mengatur tata cara militer mengambil alih fasilitas seperti pabrik atau jembatan dari publik ataupun swasta untuk kepentingan pertahanan dalam kondisi darurat.

Namun setidaknya pemanfaatan SDM dalam UU terbaru ini tidak lagi bersifat wajib, melainkan sukarela. Setidaknya pendaftarannya.

“Wajib militer bagi masyarakat sipil sifatnya sukarela. Ini clear, tidak ada unsur pemaksaan adalm UU PSDN”, ujar Panitia Kerja RUU PSDN Satya Widya Nugraha melalui Antara. “Kesukarelaan melalui proses screening, sehingga mereka bisa dijadikan komponen cadangan. Komponen utama adalah TNI sesuai konstitusi garda terdepan penyelamatan negara. Masyarakat sipil bisa berpartisipasi melalui pola bottom up.”

Apakah ini berarti bahwa “wajib militer” dalam UU PSDN bebas dari masalah? Bagaimana dengan pemanfaatan SDA dan SDB, apakah penegakannya menjamin perlindungan hak sipil? Apakah aturan-aturan baru ini dengan efektif dan efisien akan meningkatkan kapasitas pertahanan negara?

  1. Masalah Militerisasi Sipil

Pertama, kita bisa menilai apa kebutuhan utama Indonesia dalam penyelamatan negara.

Peperangan modern telah mengalami pergeseran. Dalam mayoritas kasus, perekrutan massal ala wajib militer tidak lagi dipandang penting. Banyak negara justru menggeser fokus mereka ke arah pembangunan core tentara yang profesional dengan teknologi yang canggih sebagai penentu kemenangan peperangan.

Mengingat kondisi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI yang masih kurang maju, hal ini seharusnya menjadi prioritas utama. Bahkan dalam isu mendasar seperti kesejahteraan prajurit dan kualitas pelatihan TNI masih memiliki banyak kekurangan.

Proses perekrutan dan pelatihan massal, seperti dicanangkan UU PSDN, tentu akan menyedot anggaran dan sumber daya militer Indonesia yang sudah terbatas. Hal ini akan menjadi distraksi besar dari fokus modernisasi.

Daripada meningkatkan kapasitas pertahanan dengan efisien, konsekuensi dari perekrutan massal ini adalah militerisasi sipil. Proses ini sepanjang sejarah identik dengan militerisme dan glorifikasi kekerasan, dan seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi genting. Militerisasi sipil ini mengandung berbagai potensi besar penyalahgunaan.

Dalam masa Orde Baru misalnya, militerisasi sipil oleh kekuasaan seringkali digunakan untuk melindungi pemerintahan. Dari aksi teror dan intimidasi sebelum jajak pendapat di Timor Timur pada 1999, aktivitas milisi selama Operasi Darurat Militer di Aceh pada 2003 hingga 2004, hingga aktivitas Pam Swakarsa sebagai pelindung pemerintah pada berbagai aksi demonstrasi Reformasi 1998, kelompok-kelompok milisi ini identik dengan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM.

Karena itu, salah satu agenda penting reformasi sektor keamanan adalah menghapus dwifungsi ABRI dan mengurangi kekuatan dan peran mereka di ruang-ruang sipil. Misalnya dengan merestrukturisasi komando teritorial (koter), yang menyokong pusat-pusat komando militer hingga tingkat kecamatan. Sistem ini pada akhirnya lebih banyak digunakan pemerintah untuk melindungi rezim Orde Baru  dan menunjang peranan politik militer dalam dwifungsi ABRI.

Hingga kini, terlepas dari komitmen dan upaya penghapusan dwifungsi, sistem koter masih belum diperbaiki. Perekrutan dan militerisasi sipil, ditambah dengan masih kuatnya pengaruh TNI di daerah dan ruang-ruang sipil melalui koter, dan diperburuk dengan minimnya aturan pelibatan (rules of engagement) masyarakat sipil, memperbesar risiko komponen cadangan disalahgunakan untuk kepentingan non-pertahanan.

Apalagi, UU PSDN menyatakan bahwa komcad bisa diberdayakan untuk menghadapi ancaman militer, ancaman non militer, ataupun ancaman hibrida. Definisi dan pembedaan di antara kategori-kategori ini masih belum jelas, dan sangat rawan disalahgunakan. 

Bisa-bisa pelatihan dan pembekalan yang dimiliki komcad disalahgunakan untuk konflik horizontal antar-masyarakat, seperti bagaimana milisi dan ”preman” arahan militer dulu digunakan dalam konflik Timor Timur atau dalam menghadapi demonstran.

Pemerintah menyebutkan pendidikan “nasionalisme” sebagai salah satu argumen pembentukan komponen cadangan. Namun lagi-lagi tindakan ini mempersempit makna nasionalisme ke arah yang militeristik. Asumsi ini – bahwa cara paling sah untuk membela negara adalah dengan mengangkat senjata – punya kedekatan berbahaya dengan ideologi Fasisme.

Masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya diprioritaskan TNI daripada melatih dan mempersenjatai masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas Alutsista, meningkatkan kualitas pelatihan dan kesejahteraan prajurit, hingga melanjutkan restruktrusiasi koter untuk memisahkan militer dari ruang sipil, semuanya penting untuk meningkatkan profesionalitas TNI dalam melindungi negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *